DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali diminta menggenjot belanja pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026. Pasalnya, pada triwulan I, rendahnya belanja pemerintah turut mempengaruhi kontraksi ekonomi Bali sampai 4,43 persen.

Hal tersebut disampaikan Ekonom Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) IB Raka Suardana. Menurut IB Suardana momentum meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II dapat dilakukan dengan menggenjot realisasi belanja pemerintah.

“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II, strategi utama adalah percepatan dan kualitas belanja pemerintah atau fiscal acceleration with impact),” terangnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (06/05/2026).

Salah satu caranya, adalah pemerintah daerah dan pusat harus melakukan front-loading belanja, yaitu mempercepat realisasi anggaran sejak awal triwulan II, khususnya pada belanja modal dan proyek infrastruktur.

Baca juga :  Pemprov Bali Hapus Sanksi Piutang Pajak Ranmor, Beri Diskon dan Gratiskan Bea Balik Nama

Menurutnya, pengalaman empiris menunjukkan bahwa sektor konstruksi dan pengeluaran pemerintah memiliki efek pengganda tinggi terhadap ekonomi daerah.

Di samping itu, reformasi tata kelola anggaran perlu diperkuat, seperti digitalisasi proses pengadaan, penyederhanaan birokrasi, dan percepatan tender dini (early procurement).

“Ini penting untuk menghindari pola klasik penumpukan belanja di akhir tahun,” terangnya.

Ia mengatakan belanja pemerintah harus diarahkan pada sektor strategis Bali, seperti pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan infrastruktur pendukung destinasi, sehingga mampu mengungkit konsumsi rumah tangga yg berkontribusi lbh dari 50% terhadap PDRB.

Selanjutnya, sinergi fiskal dgn momentum musiman perlu dimanfaatkan, misalnya hari besar keagamaan, event internasional, dan peak season pariwisata agr terjadi multiplier effect simultan antara belanja pemerintah dan konsumsi wisatawan.

Baca juga :  Bali Menuju Emisi Nol Bersih 2045

“Penguatan koordinasi pusat-daerah dlm transfer dana dan percepatan realisasi APBD/APBN menjadi kunci,” terangnya.

Menurutnya, dengan kombinasi kebijakan tersebut belanja pemerintah tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada triwulan II.

Sementara itu, ekonom Universitas Hindu Indonesia I Gusti Alit Suputra mengatakan lambatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan I disebabkan oleh proses administrasi dan penyesuaian anggaran di awal tahun, termasuk finalisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penyesuaian program kerja, hingga sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

“Hal ini membuat eksekusi belanja belum bisa langsung berjalan optimal sejak Januari,” terangnya.

Di samping itu, tambahnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah biasanya akan membutuhkan tahapan cukup panjang, seperti perencanaan, lelang/tender, hingga penetapan pemenang.

Baca juga :  Pemprov Gelar Upacara Ngrastiti Bhakti, Mohon Agar Pandemi Covid-19 Segera Berakhir

“Faktor lainya adalah adanya kehati-hatian dari pemerintah daerah dalam melakukan belanja di awal tahun untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari kesalahan administrasi, sehingga realisasi anggaran cenderung ditahan sementara,” terangnya.

Perlu diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Bali pada triwulan I 2026 tumbuh 5,58 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Namun, secara triwulanan (quarter-to-quarter/q-to-q), ekonomi Bali terkontraksi 4,57 persen dibandingkan triwulan IV 2025.

Salah satu kontraksi terdalam disumbang oleh konsumsi pemerintah yang turun 35,77 persen. BPS mencatat melemahnya konsumsi pemerintah ini akibat penurunan realisasi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan APBN.

Reporter: Agus Pebriana