DIKSIMERDEKA,COM,JAKARTA Ketidakhadiran Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI memicu kekecewaan para anggota dewan. Padahal, agenda rapat tersebut dinilai penting karena membahas polemik impor 105 ribu pikap India untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai kehadiran Joao sangat dibutuhkan untuk menjelaskan berbagai isu yang berkembang, terutama terkait rencana impor 105 ribu pikap India yang memicu polemik di publik.

DPR Desak Penjelasan Soal Impor Pikap

Dalam rapat di Ruang Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026), Herman menegaskan bahwa kebijakan impor kendaraan tersebut harus dijelaskan secara terbuka.

“Terakhir tiba-tiba ada impor mobil dari India, ini juga menurut saya perlu diklarifikasi di sini,” kata Herman.

Selain soal impor kendaraan, DPR juga mempertanyakan sumber anggaran pembangunan gerai Kopdes Merah Putih yang dikerjakan oleh Agrinas Pangan Nusantara.

Herman mengungkapkan, sejumlah kepala desa bahkan mengeluhkan ketidaksinkronan antara anggaran APBN dengan dana yang digunakan oleh Agrinas.

“Kami juga mendapat keluhan dari para kepala desa. Kalau tidak sinkron antara anggaran APBN dengan anggaran yang digunakan Agrinas maka kami ingin tahu seperti apa mekanismenya,” ujarnya.

Absennya Dirut Dinilai Tidak Menghormati DPR

Herman menegaskan Komisi VI DPR RI tidak memiliki kepentingan tertentu dalam proyek pembangunan Kopdes Merah Putih. Namun sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi, DPR memiliki kewajiban memastikan proyek berjalan transparan dan akuntabel.

Baca juga :  Gerai Fisik Kopdes Merah Putih di Bali Baru 12 Unit, Kepemilikan Lahan Jadi Kendala

Karena itu, absennya Joao dalam rapat dinilai tidak menghormati forum politik DPR, terlebih Menteri Koperasi Ferry Juliantono hadir bersama jajarannya.

“Beberapa kali Agrinas ini kok seperti menganggap ini sesuatu yang bukan suatu prioritas dan justru kami ingin mendengarkan langsung dari Dirut atas hal yang beberapa saat ini menjadi persoalan,” tutur Herman.

Nurdin Halid Interupsi Soal Ketidakhadiran Dirut

Ketegangan dalam rapat sempat meningkat ketika Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menginterupsi di awal rapat.

Ia menilai pembahasan mengenai impor 105 ribu pikap India merupakan agenda yang sangat penting sehingga kehadiran Dirut Agrinas seharusnya menjadi prioritas.

“Rapat ini penting, sangat penting, kenapa Dirut Agrinas tidak hadir?” ujar Nurdin dalam rapat.

Agrinas Sebut Dirut Sakit

Menanggapi kritik tersebut, perwakilan Agrinas Pangan Nusantara menjelaskan bahwa Joao tidak dapat hadir karena sedang sakit.

Menurut mereka, kondisi kesehatan Joao sudah menurun sejak rapat pada malam sebelumnya.

“Bapak Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara saat ini dalam kondisi sakit. Semalam sebenarnya saat kami rapat sudah berjaket dan sudah berkeringat dingin dan setelah kembali demam tinggi,” ujar perwakilan Agrinas.

DPR Minta Kepastian Kehadiran Dirut

Kapoksi PDIP Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta kepastian kapan Joao dapat hadir untuk memberikan penjelasan terkait impor 105 ribu pikap India.

Baca juga :  Pj Gubernur Bali Harap Ada Regulasi Tegas Distribusi LPG 3 Kg

Menurutnya, proyek pengadaan kendaraan dalam jumlah besar tersebut menimbulkan banyak pertanyaan.

“Kami minta keseriusan dari Agrinas untuk bagaimana Pak Dirut untuk bisa hadir di tempat ini kapan, Pak? Kapan di-WA hari ini. Apakah nanti malam, apakah besok kami tunggu Pak di tempat,” kata Mufti.

Ia bahkan mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang membutuhkan kendaraan tersebut.

“Karena ini serius bagi kami karena 105 ribu mobil itu sangat besar sekali. Ingin tahu itu kepentingan siapa? Karena kami tanya tadi Menteri Koperasi tidak tahu. Bahkan user-nya kepala desa tidak diajak bicara,” tambahnya.

Mufti juga meminta rapat ditunda karena menilai ketidakhadiran Dirut Agrinas tidak menghormati forum DPR.

“Karena Agrinas bukan hanya melangkahi konstitusi kita, melecehkan rakyat, tapi juga melecehkan Pak Menteri Koperasi. Kami minta rapat ini ditunda,” tegasnya.

DPR Usul Cek Langsung Kondisi Dirut

Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Sturman Panjaitan, bahkan mengusulkan agar DPR mengecek langsung kondisi kesehatan Dirut Agrinas.

Ia menilai informasi mengenai kondisi Joao masih simpang siur.

“Kalau mendengarkan tadi dari Kapoksi fraksi PDIP informasi itu kan simpang siur, katanya jam 10 datang, katanya sakit, dicek di rumah sakit katanya di rumah. Di rumah di mana lagi?” ujar Sturman.

Baca juga :  Koster: Kopdes Merah Putih Telah Terbentuk Diseluruh Bali

Ia pun mengusulkan agar tim DPR memastikan langsung kondisi Joao.

“Saya menginginkan kalau boleh, kita cek ke sana Pak Bu,” ujarnya yang disambut tawa anggota dewan.

Kontrak Rp 24,66 Triliun Jadi Sorotan

Kontroversi impor 105 ribu pikap India semakin menguat setelah terungkap nilai kontraknya yang mencapai Rp 24,66 triliun.

Joao sebelumnya menyatakan bahwa Agrinas telah membayar down payment (DP) sebesar 30 persen, yakni sekitar Rp 7,39 triliun.

Dalam kontrak tersebut, kendaraan yang diimpor terdiri dari:

  • 35.000 unit pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra Ltd.
  • 35.000 unit pikap 4×4 dari Tata Motors
  • 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors

Agrinas Klaim Hemat APBN Rp 43 Triliun

Meski menuai kritik, Joao mengklaim kebijakan impor 105 ribu pikap India justru dapat menghemat anggaran negara.

Menurutnya, jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui e-katalog, total biaya dapat mencapai Rp 121 triliun.

Namun melalui skema direct buying langsung dari pabrikan, Agrinas mengklaim mampu menghemat hingga Rp 43 triliun.

“Kalau menggunakan e-katalog itu cost-nya sudah kami hitung sekitar Rp 121 triliun. Tetapi dengan kami menggunakan direct buying kepada perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik langsung, kami bisa mengefisiensikan sekitar Rp 43 triliun,” kata Joao di Menara Yodya, Selasa (24/2/2026) lalu.