DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto mulai membuka arah kebijakan luar negeri Indonesia, terutama terkait keterlibatan dalam Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina. Penjelasan itu disampaikan langsung dalam pertemuan dengan tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Di tengah situasi geopolitik yang rumit, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pendekatan Prabowo tergolong realistis. Menurutnya, pilihan Indonesia saat ini memang tidak banyak.

Menurut Dino, Board of Peace menjadi satu-satunya opsi konkret yang tersedia di tengah kebuntuan solusi konflik yang berlangsung.

“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.

Bukan Solusi Instan, Tapi Langkah Penuh Risiko

Meski begitu, Dino menegaskan Board of Peace bukan jalan pintas menyelesaikan konflik. Ia menyebut langkah ini lebih mirip eksperimen diplomasi yang sarat risiko dan ketidakpastian.

“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.

Ia juga menilai Prabowo memahami penuh potensi tekanan geopolitik global yang bisa muncul dari kebijakan tersebut.

Jaga Soliditas Negara Islam Jadi Kunci

Dino menyoroti perhatian Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam. Hal ini dinilai sebagai faktor penting dalam menjaga posisi tawar Indonesia di forum internasional.

Ia juga mengapresiasi sikap kehati-hatian Prabowo yang tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, termasuk membuka opsi keluar jika kebijakan dinilai tidak sejalan dengan prinsip Indonesia.

“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegasnya.

Indonesia Masuk Setelah Konsultasi Negara Islam

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menekankan bahwa keputusan Indonesia tidak diambil secara terburu-buru. Ia menyebut keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sudah melalui dua putaran konsultasi dengan negara-negara mayoritas Muslim.

“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.

Menurutnya, delapan negara tersebut berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus memastikan pendekatan yang diambil tetap berorientasi pada kemanusiaan.

Tak Harus Selalu Lewat Jalur PBB

Hassan juga menilai penyelesaian konflik internasional tidak harus selalu berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia mencontohkan praktik diplomasi global sebelumnya yang juga berjalan di luar mekanisme PBB.

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.

Indonesia Tetap Pegang Kendali

Hassan menegaskan, Indonesia tetap memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau menghentikan keterlibatan dalam Board of Peace.

“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” kata Hassan.

Langkah ini dinilai sebagai kombinasi antara realisme politik dan diplomasi kehati-hatian. Di satu sisi, Indonesia tetap aktif di panggung global. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan garis merah kepentingan nasional tetap jadi prioritas.