DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, memimpin Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Senin (26/1). Rapat ini membahas pemantapan Program Pengendalian Inflasi Tahun 2026 sekaligus merumuskan langkah antisipatif menghadapi potensi tekanan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada awal tahun.

Baca juga :  Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Diminta Semakin Profesional

Dalam arahannya, Dewa Made Indra menekankan pentingnya pemantauan dini terhadap berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang berpotensi memicu kenaikan harga. “Semua dinamika di masyarakat yang bisa memicu inflasi harus kita pantau. Jika ada tren kenaikan, harus cepat dikenali, ditindaklanjuti, dan dilakukan upaya pengendalian secara terkoordinasi,” tegasnya.

Baca juga :  Dewa Indra Dorong Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan Bali

Ia menjelaskan bahwa momentum HBKN kerap berdampak langsung pada sektor pangan, mulai dari produksi, ketersediaan pasokan, hingga lonjakan permintaan masyarakat. Karena itu, ia meminta setiap unsur TPID menjalankan peran sesuai bidang masing-masing agar stabilitas harga tetap terjaga. “Pengendalian inflasi ini kerja bersama, dari hulu hingga hilir, agar daya beli masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.

Baca juga :  Kantor Kunsulat Jendral Timor Leste Resmi Berdiri di Bali

Meski demikian, Dewa Made Indra optimistis inflasi Bali pada tahun 2026 dapat dijaga dalam kisaran target, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Optimisme tersebut didukung oleh sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem pengendalian inflasi yang berkelanjutan.