DIKSIMERDEKA.COM, BULELENG – Gubernur Bali Wayan Koster resmi memulai pembangunan lanjutan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani melalui Upacara Adat Ngeruak dan ground breaking perbaikan geometrik ruas Batas Kota Singaraja–Mengwitani. Pembangunan Shortcut Titik 9 dan 10 Paket 1 dan Paket 2 ini berlangsung di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2026).

Proyek strategis ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat untuk menuntaskan konektivitas Bali Utara dan Bali Selatan. Selain meningkatkan kelancaran transportasi dan distribusi logistik, pembangunan shortcut ini juga ditujukan untuk menekan angka kecelakaan di jalur rawan.

Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan percepatan pembangunan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani menjadi prioritas sejak dirinya dilantik kembali untuk periode kedua pada 20 Februari 2025. Beberapa minggu setelah pelantikan, ia langsung berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum guna memastikan keberlanjutan proyek dari Titik 1 hingga Titik 12.

“Shortcut ini sangat mendesak, baik untuk transportasi penumpang maupun logistik. Karena itu saya minta Titik 9 dan 10 segera dilanjutkan, dan sekarang sudah berjalan,” ujar Koster.

Ia menegaskan perannya sebatas mengawal agar proses berjalan sesuai tahapan, mulai dari tender hingga penandatanganan kontrak. Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, juga berkontribusi besar melalui pembebasan lahan agar proyek tidak tersendat. Setelah semua siap, hari baik pun ditetapkan pada 7 Januari 2026.

Baca juga :  Bank Mandiri Siapkan Sistem Pembayaran PWA, Berlaku Mulai Besok

Ke depan, Koster mendorong percepatan pembebasan lahan untuk Titik 11 dan 12 yang memiliki medan paling berat. Ia menargetkan pembebasan lahan dimulai pada 2026, konstruksi berjalan akhir 2027 atau awal 2028, dan seluruh ruas hingga Titik 12 rampung sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Februari 2030.

“Saya ingin shortcut ini tuntas minimal sampai Titik 12 sebelum masa jabatan saya berakhir,” tegasnya.

Menjaga Bali sebagai Destinasi Kelas Dunia

Penuntasan infrastruktur ini dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan Bali sebagai destinasi pariwisata dan pusat usaha kelas dunia. Koster menyebut sektor pariwisata menyumbang sekitar 66 persen perekonomian Bali dan menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan, hingga 31 Desember 2025 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Angka ini melampaui capaian sebelum pandemi Covid-19 yang berada di kisaran 6,2 juta wisatawan.

“Kalau ada yang bilang Bali sepi, itu keliru. Justru terjadi lonjakan sangat signifikan,” katanya.

Lonjakan kunjungan tersebut berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah. Tingkat hunian hotel berada di kisaran 75–85 persen, sementara pendapatan sektor hotel dan restoran di seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan.

Baca juga :  Dubes Belanda Kagumi Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Bali

Namun Koster mengakui, tingginya aktivitas pariwisata juga memicu persoalan kemacetan dan sampah. Menurutnya, dua masalah ini tidak bisa diselesaikan tanpa dukungan infrastruktur jalan dan sistem transportasi yang memadai.

“Macet tidak bisa diselesaikan dengan ceramah. Ini soal infrastruktur. Lima tahun ke depan fokus kita membangun konektivitas Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Bali Tengah,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari 13,9 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia, sekitar 6,3 juta atau 45 persen berkunjung ke Bali. Kontribusi devisa pariwisata Bali diperkirakan mencapai Rp170 triliun atau sekitar 53 persen dari total devisa pariwisata nasional.

Fokus Bekerja di Tengah Kritik

Di tengah dinamika media sosial, Koster menegaskan tetap fokus bekerja. Kritik dan perdebatan ia anggap sebagai risiko kepemimpinan dan ujian ketahanan mental.

“Tugas kita bekerja, bukan ribut di media sosial. Bully-bullyan itu bagian dari ujian mental,” ucapnya.

Ia juga meminta kontraktor pelaksana bekerja profesional, menjaga kualitas, dan menyelesaikan proyek tepat waktu. Koster menegaskan akan memantau langsung pelaksanaan di lapangan.

“Kualitas harus nomor satu dan waktu harus tepat. Kalau tidak sesuai, saya yang akan menegur,” tegasnya.

Dukungan Penuh Pemerintah Pusat

Sementara itu, Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Asep Syarif Hidayat, menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen penuh mendukung pembangunan Shortcut Singaraja–Mengwitani. Penanganan Titik 9 dan 10 memiliki total panjang 3,90 kilometer, terdiri dari 2,95 kilometer jalan dan 942 meter jembatan.

Baca juga :  Bertemu Presiden Jokowi, Gubernur Koster Bahas Pemulihan Pariwisata Bali

Untuk Paket 1, nilai kontrak mencapai Rp290,84 miliar dengan masa pelaksanaan 750 hari kalender. Pekerjaan ini mencakup pembangunan jalan 0,93 kilometer dan tiga jembatan sepanjang 593 meter, dikerjakan oleh Waskita–Sinarbali KSO dengan pendanaan SBSN Tahun Anggaran 2025–2027.

Asep menjelaskan, kondisi eksisting ruas Singaraja–Mengwitani tergolong berisiko tinggi dengan kelandaian hingga 27 persen dan angka kecelakaan sekitar 140 kejadian per tahun. Melalui perbaikan geometrik, waktu tempuh dipangkas dari 21,22 menit menjadi 8,61 menit, tikungan berkurang signifikan, dan kelandaian diturunkan maksimal 10 persen.

“Manfaatnya besar, mulai dari peningkatan keselamatan, efisiensi perjalanan, hingga pengurangan emisi karbon sekitar 10 persen,” ujarnya.

Hingga kini, Pemprov Bali telah membebaskan 316 bidang tanah senilai Rp193 miliar untuk mendukung pembangunan shortcut. Untuk menuntaskan seluruh ruas Singaraja–Mengwitani, masih dibutuhkan anggaran sekitar Rp512 miliar untuk Titik 1–2, Paket 3 Titik 9–10, serta Titik 11–12.

Dengan kolaborasi erat pemerintah pusat dan daerah, Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani diharapkan menjadi solusi permanen konektivitas Bali Utara–Selatan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata.