Agenda Padat Gubernur Koster di Jakarta: Galang Dukungan Pusat dari Kesehatan hingga Infrastruktur

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Gubernur Bali Wayan Koster kembali melakukan serangkaian pertemuan penting di Jakarta pada Selasa (16/9/2025). Agenda padat ini membahas isu strategis, mulai dari relokasi lembaga pemasyarakatan hingga percepatan pembangunan infrastruktur pascabanjir di Bali.

Pertemuan pertama berlangsung pukul 09.00 WIB dengan Menteri Hukum dan HAM. Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster mengusulkan pemindahan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan ke Kabupaten Bangli sesuai tawaran Bupati Badung. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari Menteri.

Selanjutnya, pada pukul 10.30 WIB, Koster bertemu Menteri Kesehatan. Ia menyampaikan permohonan bantuan alat kesehatan (alkes) bagi RSUD Wangaya Denpasar yang rusak akibat banjir, sesuai aspirasi Wali Kota Denpasar. Menteri Kesehatan berjanji segera menyalurkan bantuan serta dijadwalkan akan berkunjung langsung ke Bali pekan depan.

“RSUD Wangaya merupakan rumah sakit vital bagi warga Denpasar. Kami pastikan pemulihan fasilitas kesehatannya mendapat prioritas,” ujar Gubernur Koster.

Selanjutnya, pukul 12.00 WIB, diketahui Gubernur Koster diterima Ketua Komisi V DPR RI. Dalam pertemuan itu, ia mengajukan usulan pembangunan infrastruktur prioritas tahun 2026 serta normalisasi Tukad Badung, Tukad Unda, dan sejumlah aliran sungai lain yang terdampak banjir.

“Normalisasi sungai adalah langkah mendesak agar banjir serupa tidak kembali terjadi. Kami ingin Bali lebih tangguh menghadapi bencana,” tegas Koster.

Ketua Komisi V menyatakan dukungan penuh dan menegaskan akan membahas usulan itu bersama Menteri PUPR dalam rapat kerja, sekaligus mendorong agar Menteri segera meninjau langsung ke Bali.

Agenda terakhir digelar pukul 13.00 WIB dengan Kepala BPKP. Gubernur Koster memohon dukungan terkait optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing melalui koordinasi dengan Kementerian Imigrasi.

Kepala BPKP yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi menyatakan dukungan dan meminta agar usulan resmi segera diajukan melalui surat tertulis.

“Pungutan Wisatawan Asing adalah instrumen penting untuk menjaga kualitas pariwisata Bali. Dukungan penuh pemerintah pusat akan memperkuat efektivitasnya,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster telah menggelar sejumlah pertemuan strategis di Jakarta pada Senin 15 September 2025 untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap program prioritas daerah. Dua agenda penting dilakukan bersama jajaran kementerian koordinator.

Pertemuan pertama berlangsung pukul 10.00 WIB dengan Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali menyampaikan usulan agar optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing dapat dikelola lebih baik melalui dukungan imigrasi.

Usulan ini langsung mendapat sambutan positif. Menko menyatakan akan menindaklanjuti dengan rapat koordinasi khusus.

Selanjutnya pada pukul 12.00 WIB, Gubernur Bali bertemu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Agenda difokuskan pada pembahasan bantuan anggaran untuk normalisasi Tukad Badung, Tukad Unda, serta sejumlah sungai lain yang terdampak banjir besar.

Menko menyambut baik gagasan tersebut dan menyatakan komitmen untuk menyiapkan program pencegahan agar risiko bencana serupa di masa depan dapat diminimalisasi.