Politik Kemustahilan: Prabowo dan Seni Merangkul Lawan

𝐏𝐞𝐧𝐮𝐥𝐢𝐬: 𝐃𝐞𝐰𝐚 𝐏𝐮𝐭𝐮 𝐀𝐝𝐢 𝐖𝐢𝐛𝐚𝐰𝐚, 𝐒.𝐇.

𝐊𝐞𝐦𝐮𝐬𝐭𝐚𝐡𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐞𝐦𝐮𝐧𝐠𝐤𝐢𝐧𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐠𝐢 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨

“Politik adalah seni kemungkinan”, adagium yang tercipta dari perkataan Otto von Bismarck seabad lalu ini hidup di tangan Prabowo dan orang-orang di sekitarnya. Apa yang dipandang tak mungkin dalam penalaran sehari-hari, menjadi mungkin dalam politik. Bukan politik sembarang, ini politik yang khas Prabowo dan tidak semua politisi berbakat melakukannya. Bandingkan dengan Soeharto yang terkonstruksi sebagai lawan politik Sukarno. Selama masa kekuasaannya, Soeharto menunjukkan ketidaksejalanan dengan garis politik, arah kebijakan, serta warisan historis yang diasosiasikan dengan Sukarno. Program desukarnoisasi sepanjang masa Orde Baru adalah wujud implisit sikap politik tersebut. Bahkan Megawati tumbuh menjadi oposisi terkuat Soeharto karena tampil sebagai representasi figur Sukarno.

Begitu juga dengan Megawati yang memilih menjaga jarak dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara konsisten selama bertahun-tahun. Demikian halnya sikap Joko Widodo (Jokowi) berhadapan dengan Anies Baswedan yang mengeras setelah peristiwa reshuffle kabinet hingga memuncak pada Pilkada Jakarta 2016 dan Pilpres 2024 yang mana Anies meneguhkan sikap oposifnya terhadap kekuasaan Joko Widodo. Sikap keras politisi-politisi kelas atas tersebut terhadap lawan politiknya menutup berbagai kemungkinan yang seharusnya bisa saja terjadi dalam proses politik.

Prabowo berbeda dari semuanya. Tahun 2019 seolah momentum baginya untuk menunjukkan cara berpolitik yang cair dan terbuka bagi segala kemungkinan, termasuk berdamai dengan Jokowi, seteru politiknya dalam dua kali kontestasi Pilpres. Tidak hanya itu, pendiri Partai Gerindra tersebut bahkan mensubordinasikan dirinya sebagai menteri dalam kabinetJokowi. Pilihan itu diambil setelah pertarungan keras yang menimbulkan polarisasi dengan ekses dalam rupa eskalasi politik identitas yang tajam. Berdamai hingga bergabungnya Prabowo dalam barisan seteru politiknya memperoleh tanggapan beragam. Sebagian memandang pesimis langkah tersebut serta menyebutnya blunder, sebagian optimis dan melihatnya sebagai sikap kenegerawanan dalam rangka menurunkan tensi politik pasca kontestasi.

Langkah itu mencerminkan tendensi melemahnya intensitas polarisasi politik yang sebelumnya tajam. Bagi Jokowi, bergabungnya Prabowo ke dalam kabinet merupakan langkah pragmatis guna memastikan stabilitas politik yang lebih besar dengan secara signifikan meminimalkan oposisi yang kuat dan potensi volatilitas politik. Sedangkan bagi Prabowo, masuk ke dalam kabinet berarti kesempatan untuk tetap relevan dalam politik nasional, membangun kembali kekuatan politiknya, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kepemimpinan di masa depan.

Prabowo dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari pemerintahan berlaku layaknya prajurit yang loyal dengan disiplin tinggi. Hubungannya dengan Joko Widodo sebagai Presiden berjalan harmonis. Dari kecakapannya beradaptasi pada posisi dan peran tersebut, kemungkinan demi kemungkinan terbuka. Termasuk dukungan kuat dari Jokowi dalam Pilpres 2024. Banyak orang berpandangan manuver drastis Joko Widodo dan Prabowo sepanjang tiga kali kontestasi Pilpres adalah hal biasa dalam politik, namun kebesaran hati Prabowo dan keluwesannya dalam berhubungan dengan mantan seterunya itulah yang membuat persekutuan keduanya berlanjut pada ranah strategis. Peristiwa ini langka, jarang terjadi di seluruh dunia. Narasi persatuan nasional yang diamplifikasi secara sistematis membingkai persekutuan keduanya.

Tidak hanya itu, relasi politik yang terkonstruksi secara antagonistis selama bertahun-tahun pun berhasil didamaikan oleh Prabowo. Jauh sebelum peristiwa bersatunya kubu Prabowo dan Joko Widodo dalam Pilpres tahun 2024, terjadi fenomena yang unik -jika tidak dapat disebut ganjil-, yaitu merapatnya tokoh-tokoh aktivis reformasi ke dalam barisan Prabowo. Prabowo selama bertahun-tahun sebelumnya menyandang citra sebagai musuh para aktivis reformasi mengingat dugaan keterlibatannya dalam sebuah peristiwa yang disebut-sebut sebagai “penculikan” aktivis. Sebagaimana diketahui, kiprah politiknya dibebani oleh isu pelanggaran HAM. Dengan bergabungnya sebagian tokoh aktivis serta dukungan politik yang diberikan pada Prabowo membuat citra itu sedikit luntur.

Dalam studi ilmu politik, langkah yang ditempuh Prabowo dalam merekrut aktivis-aktivis reformasi di atas adalah bentuk dari apa yang disebut sebagai kooptasi. Kooptasi adalah mekanisme spesifik dalam teori elit. Ini mengacu pada proses penambahan anggota oleh kelompok elit dari kelompok kontra-elit. Alasan utama kooptasi adalah untuk mengelola oposisi, memperkuat stabilitas kelompok, dan merekrut keterampilan khusus. Integrasi beberapa aktivis reformasi yang dulunya kontra Prabowo ke dalam lingkaran politik yang dibangun Prabowo merupakan ilustrasi klasik dari kooptasi. Dengan menawarkan mereka peranan dalam kemapanan elitis, potensi tantangan eksternal dapat dinetralkan, kritik lebih mudah diredam, dan muncul kesan inklusivitas bagi Prabowo.

Praktik kooptasi dalam konteks ini melayani tujuan strategis ganda, mengelola oposisi eksternal dan memperkuat kohesi pada lapisan elit sehingga memastikan reproduksi dominasi dan stabilitas elit penguasa. Aktivitas oposisi yang keras dari jaringan aktivis reformasi akan memicu resistensi massal yang pada akhirnya berdampak pada disintegrasi pada level elit. Dengan mengintegrasikan mantan lawan, elit politik seperti Prabowo mengurangi kekuatan oposisi eksternal dan memperoleh basis legitimasi yang lebih luas. Hal ini memberi petunjuk bahwa kooptasi tidak hanya menetralisasi ancaman, namun juga memperkuat struktur kekuasaan dan memastikan kesinambungannya. Dengan kata lain, itu menjadi cara Prabowo dalam mempertahankan dan mereproduksi dominasinya.

Strategi Prabowo nyatanya bekerja dengan baik. Kemenangan telaknya dalam Pilpres adalah salah satu indikator dari keberhasilannya bersabar selama 15 tahun. Sesuatu yang sepertinya mustahil nyatanya adalah kemungkinan-kemungkinan di tangan Prabowo. Sepanjang karir berpolitiknya, ia menyatukan sebagian aktivis reformasi dalam barisannya dan bersekutu dengan rival politik yang diajaknya berseteru selama sepuluh tahun. Sepertinya tidak ada elit politik di Indonesia selain Prabowo yang mampu melakukan itu semua.

𝐁𝐚𝐠𝐚𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐌𝐞𝐠𝐚𝐰𝐚𝐭𝐢?

Karakteristik politik Prabowo yang cair dan reputasinya sebagai pemersatu kekuatan-kekuatan yang sepertinya mustahil dipersatukan terganjal oleh satu kekuatan besar yang masih berada di luar kekuasaan, Megawati. Pertemuan keduanya selalu dinantikan insan politik Indonesia. Hasil pertemuan Prabowo dan Megawati bagi banyak pengamat adalah kunci bagi Prabowo dalam mengelola implikasi dari persekutuannya dengan Jokowi. Pernyataan SBY yang mengandung istilah “matahari kembar” menimbulkan spekulasi politik di antara pengamat mengenai pengaruh Jokowi yang terlalu kuat dalam kekuasaan. Megawati sendiri dihadapkan pada pilihan di antara Jokowi yang secara mengejutkan meninggalkannya pada Pilpres 2024, Prabowo, atau memusuhi keduanya. Pilihan yang paling rasional di tengah tekanan kuat yang dihadapi partainya setelah kekalahan Pilpres adalah tidak memusuhi keduanya secara sekaligus. Megawati memiliki kepentingan yang kuat mendekati Prabowo untuk menetralisasi persekutuan Prabowo-Jokowi.

Di sisi lain, Prabowo secara rasional memiliki kepentingan yang kuat untuk membangun hubungan baik dengan Megawati. Alasan normatifnya tentu saja stabilitas politik pada level elit, dan kepentingan lain yang lebih spesifik seperti misalnya reproduksi dominasi. Jokowi tidak boleh dibiarkan terlalu kuat karena akan mengganggu dominasinya sebagai pemimpin nasional. Megawati tidak boleh dibibiarkan berada di luar kontrol karena akan berpotensi memicu instabilitas politik.

Hubungan Prabowo dengan Megawati sebenarnya lebih panjang dibandingkan hubungannya dengan Jokowi. Koalisi yang dibentuknya bersama Megawati pada Pilpres tahun 2009 bahkan menandai dua hal. Pertama, perjumpaan antara Megawati sebagai simbol oposisi terhadap kekuasaan Orde Baru dengan Prabowo yang memiliki riwayat kedekatan dengan keluarga cendana. Ini menegaskan karakter khas Prabowo yang lentur dalam berpolitik. Kedua, perluasan dukungan aktivis reformasi yang berada di barisan Megawati. Meski berlaku taktis, namun dukungan itu meninggalkan jejak mendalam yang dapat ditelusuri dan dijadikan pijakan untuk menemukan tujuan-tujuan politik mutakhir. Keputusan tokoh mantan aktivis seperti Budiman Sudjatmiko meninggalkan PDIP dan mendukung Prabowo dalam Pilpres tahun 2024 bukan kejutan sama sekali. Jejak dukungannya dapat ditelusuri pada tahun 2009.

Begitu pula manuver politik Megawatir pasca pemilu tahun 2024 yang ditunggu banyak pihak, peluang untuk bergabung atau minimal mengambil sikap kompromistis terhadap pemerintahan Prabowo cukup besar. Riwayat persekutuan yang berlanjut dengan hubungan keduanya tetap terjaga baik sejak tahun 2009. Kendati sempat mengalami jeda panjang akibat perseteruan Jokowi dengan Prabowo, namun itu tidak merusak hubungan Mega-Prabowo.

Apakah Prabowo akan memilih Megawati dibanding Jokowi? Pertanyaan ini sulit dijawab mengingat karakteristik Prabowo yang akomodatif dan memprioritaskan stabilitas. Kemungkinan terbesar pilihan yang diambilnya adalah berkompromi dengan Megawati untuk mengurangi intensitas serangannya pada pemerintah, namun tetap menjaga hubungan baik dengan Jokowi sembari memperlemah pengaruh sekutunya tersebut dalam kekuasaan.