DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menegaskan penertiban alat peraga kampanye (APK) disepanjang lokasi kunjungan kerja (Kunker) Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gianyar murni berdasarkan petimbangan estetika.

Hal ini setelah beredar berita dan video yang viral terkait pencopotan baliho, bendera dan atribut partai tertentu, Selasa (31/10/2023). Dalam berita dan video yang viral tersebut terlihat bendera partai PDI-P dan Baliho Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud terlihat ditertibkan oleh petugas Satpol PP.

Baca juga :  Pj Gubernur Bali Pantau Ketersedian Harga Pangan di Pasar Badung

“Faktanya tidak demikian (pencopotan, red). Buktinya di Kota Denpasar bisa dilihat masih banyak baliho, bendera dan atribut terpasang, sepanjang jalan di Batubulan hingga lokasi acara kunker, ” ungkap Sang Made.

Menurut Mahendra, yang dilakukan hanyalah menggeser sementara baliho capres/alat peraga sosialisasi, hingga atribut partai terutama yang berada di sekitar lokasi kunker Kepala Negara dengan tujuan murni untuk estetika saat Presiden menyambangi lokasi kunker.

“Dan setelah acara kunker Presiden RI selesai, maka alat sosialisasi dan baliho tersebut akan dikembalikan,”tukasnya.

Baca juga :  Pj Gubernur Bali Tinjau Persiapan TPS, Pastikan Pilkada Besok Aman

Mahendra Jaya juga menekankan bahwa penertiban sementara alat peraga/sosialisasi di lokasi kunker Presiden tersebut berlaku sama untuk baliho atau atribut tanpa memandang siapa capres-cawapres ,partai, ataupun caleg manapun selama berada dalam radius yang ditentukan.

Pj Gubernur yang dalam kesempatan tersebut didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi, Kapolda Bali Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra, menegaskan pula bahwa tidak ada maksud lain selain menjaga agar acara kunjungan kerja resmi Kepala Negara bisa berjalan lancar dan baik.

Baca juga :  Program Bangga Kencana Berhasil Sumbang Penurunan Stunting di Bali

“Dan saat ini, baliho atau atribut yang sempat ditertibkan sudah dipasang kembali seperti sebelumnya,” ujar Sang Made.

Sementara itu Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Harfendi dalam kesempatan yang sama juga menanggapi adanya anggota TNI serta Polri yang terlihat dalam proses penertiban baliho dan atribut tersebut memang sesuai SOP pengamanan Kepala Negara.

Editor: Agus Pebriana