DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya resmi melantik I Dewa Tagel Wirasa menjadi Penjabat Bupati Gianyar menggantikan I Made Agus Mahayastra yang masa jabatanya telah berakhir, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (20/09/2023).

Dalam kesempatan itu, Mahendra jaya menyampaikan sejumlah catatan salah satunya adalah segera mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gianyar lebih tinggi dari pada rata-rata Provinsi Bali.

Baca juga :  Pj Gubernur Bali Ajak Seluruh Komponen Gotong Royong Atasi Kebakaran

Mahendra Jaya merinci persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gianyar berada di angka 1.38%. Sedangkan kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali di angka 0.54%.

Lebih jauh ia mengatakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gianyar berada di angka 4.7% dimana tingkat kemiskinan Bali di angka 4.5%, yang juga berarti kemiskinan di Kabupaten Gianyar lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan di Provinsi Bali.

Baca juga :  Mahasabha II Paiketan Krama Bali Resmi Dibuka Bahas Arah Masa Depan Bali

Demikian pula dengan angka stunting di Kabupaten Gianyar mengalami peningkatan dari Tahun 2021 di angka 5.1% naik menjadi 6.3% di Tahun 2022.

“Tingkat kemiskinan ekstrem dan angka stunting ini, saya harap menjadi atensi dan perhatian dari bapak penjabat bupati di samping peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi daerah serta investasi di Kabupaten Gianyar,” imbuhnya.

Sementara itu, Pj Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa mengatakan akan mencermati APBD Gianyar karena menurutnya kemiskinan tidak dapat terselesaikan tanpa dana. Namun ia akan fokus pada arahan Penjabat Gubernur Bali dengan melihat kondisi di lapangan terlebih dahulu

Baca juga :  Pj Gubernur Lantik 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Bali

“Jadi kita review dari APBD dulu kemudian strategi yang sudah dirancang seperti apa tinggal kita mengakselerasi. Kolaborasi ini tentu banyak pihak, bisa mengajak dari instansi di luar pemerintah, mungkin bisa kolaborasi dengan swasta dalam bentuk CSR,” katanya.