DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Glorifikasi atau pengagungan berlebih terhadap penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022 mendatang dinilai menyebabkan pertemuan para pemimpin dunia yang menguasai lebih dari 80 persen ekonomi global tersebut tertutup dari kritikan. 

Padahal kritik harus dihadirkan, terutama menyangkut apa manfaat G20 untuk Indonesia, khususnya Bali sebagai tuan rumah. Demikian terungkap dalam diskusi santai yang digelar oleh Komunitas Masyarakat Sipil, bertempat di Kubu Kopi Denpasar, Selasa (11/10/2022). 

Baca juga :  Gelaran KTT G20 Sukses, Bali Tuai Apresiasi

“Glorifikasi terhadap even-even besar yang diadakan di Bali, termasuk KTT G-20 sering terjadi. Hal ini membuat kritik terhadap event-event tersebut menjadi tidak ada. Padahal kehadiran event-event tersebut harus dipertanyakan, disikapi, dan dikritisi seberapa besar manfaatnya bagi Bali,” ujar Koordinator Pro Demokrasi Bali, Nyoman Mardika, salah satu narasumber diskusi.

Mardika mengatakan  penyelenggaraan even-even internasional, termasuk KTT G-20 tidak langsung berdampak bagi masyarakat Bali, terkhusus masyarakat tingkat menengah kebawah seperti petani, buruh, nelayan, serta sektor-sektor pekerja kasar yang sebagian besar diisi oleh masyarakat Bali. 

Baca juga :  Kartunis Bali Jango Pramartha: Dukung Jokowi Sukseskan Presidensi KTT G20

“Sejauh ini agenda-agenda G20 belum berdampak langsung kepada sektor-sektor seperti pertanian, kepada nelayan, atau kepada buruh-buruh kasar untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Bali secara keseluruhan. Cenderung masyarakat Bali sebagai penonton bukan penikmat agenda-agenda tersebut,” ungkapnya.

Narasumber lain, Hendro Santoyo dari aktivis lingkungan mengatakan, forum G20 merupakan kebutuhan negara-negara di belahan bumi utara yang menguasai industri dan keuangan global. Menurutnya, keanggotaan G20 sebetulnya tidak dilahirkan setara.

Baca juga :  Menko Luhut Pastikan Bali Siap Menyambut KTT G20 2022

Hendro menilai G20 adalah satu upaya sistematis dari negara-negara utara yang menjadi penguasa sesungguhnya dari perhelatan-perhelatan global untuk membuat negara-negara berkembang tunduk pada protokol investasi negara mereka.

“Kita harus melihat secara kritis kapan G20 dibangun, anggotanya dulu siapa saja, mengapa Indonesia bisa masuk, kenapa ada beberapa negara Afrika,” kata Hendro. (gus/wan)