Diksimerdeka.com – Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menghadiri pertemuan Sherpa Meeting High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) yang berlangsung virtual selama dua hari 16-17 Juni 2020. Menteri Edhy ditunjuk sebagai Sherpa (perwakilan tetap) mewakili Presiden Joko Widodo yang merupakan anggota HLP.

High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) merupakan dewan panel tingkat tinggi untuk ekonomi kelautan yang berkelanjutan. HLP SOE beranggotakan pimpinan dunia dari 14 negara yaitu: Norwegia, Palau, Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, dan Portugal. Ke-14 negara tersebut memiliki 60 persen wilayah laut dunia dan 30 persen kawasan mangrove dunia (5,4 juta ha).

Baca juga :  KKP Gagalkan Pengiriman 374,5 Kg Ikan Dilindungi

Menteri Edhy menjelaskan pentingnya membangun komunikasi dengan berbagai golongan hingga pemangku kepentingan untuk memperkuat sektor perikanan dan mencapai pembangunan ekonomi laut berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan mandat yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Saya sungguh percaya bahwa menjaga komunikasi yang berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan adalah kunci dalam mencapai tujuan ekonomi kelautan yang berkelanjutan,” ujar Menteri Edhy.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Edhy turut mengapresiasi Sekretariat HLP atas peluncuran Pernyataan Bersama tentang Peran Ekonomi Kelautan Berkelanjutan di dunia pasca-COVID-19 yang bertepatan dengan Hari Laut Sedunia 8 Juni 2020. Pernyataan tersebut berisi pesan dari para pemimpin dunia tentang pentingnya lautan dalam kehidupan, terutama untuk mengantisipasi dampak dan pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga :  Serap Aspirasi Nelayan Pantura, KKP Ingin Seluruh Nelayan Sejahtera

“Pandemi COVID-19 menyebabkan persoalan serius di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi juga ekonomi dan sosial. Indonesia telah mengambil langkah serius untuk mengatasi COVID-19,” urai Menteri Edhy.

Menteri Edhy melanjutkan, baru-baru ini Indonesia juga memprakarsai resolusi yang diadopsi pada sesi ke-76 Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik PBB. Resolusi itu bertujuan memperkuat kerja sama, mempromosikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut melalui Riset dan Pengembangan; kerjasama Selatan-Selatan, dan kemitraan sektor publik dan swasta. Lebih lanjut dalam resolusi itu, Pemerintah Indonesia juga menyadari dampak COVID-19 di Asia dan Pasifik.

Baca juga :  Menteri Edhy Dorong Inovasi Teknologi Radar untuk Identifikasi Sampah Laut

Karena itu, lanjut Edhy, Indonesia konsisten mempromosikan pembangunan ekonomi laut berkelanjutan untuk kesejahteraan. Bagi Indonesia, ini adalah salah satu tugas penting dan peluang terbesar.

“Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut dan komunitas pesisir yang tinggi, kita perlu mengubah tantangan menjadi peluang, dan memastikan bahwa tindakan kita seimbang dengan kebutuhan masyarakat, kesehatan laut, dan kemakmuran bagi semua,” pungkasnya.

Selama dua hari berlangsung, beberapa agenda akan dibahas dalam Sherpa Meeting HLP SOE ke-11 ini. Diantaranya Ocean Panel action agenda toward 2021, Covid-19 Impact and Implications for Transformastions Document Endorsement, hingga Update on Ocean Panel Action Coalition. (*)