Reses Emiliana Wahjuni, Masyarakat Keluhkan Keberadaan Prostitusi Danau Tempe

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Masa reses perdana anggota DPRD Kota Denpasar, benar-benar dimanfaatkan oleh kader PSI, anggota komisi 4, Emiliana Sri Wahjuni SE., untuk turun ke masyarakat menyerap aspirasi, dan problematika yang ada di tengah masyarakat khususnya konstituennya yang ada di Denpasar Selatan.

Dalam reses yang dilaksanakan selama tanggal 12 sampai 14 November 2019, di beberapa titik itu, Emilia mendapatkan beberapa hal dari masyarakat yang ingin diperjuangkan. Salah satunya yakni keresahan ibu-ibu terkait keberadaan prostitusi di sekitar pemukimannya, di Danau Tempe, Sanur.

“Ibu-ibu meresahkan keberadaan prostitusi yang ada di daerah pemukiman itu (Danau Tempe, red). Belakangan ini, semakinbanyak remaja yang sudah terjangkit virus HIV/AIDS, mereka merasa khawatir dengan anak-anak mereka,” ungkapnya, saat ditemui di Denpasar, Sabtu (16/11).

Menyikapi apa yang disampaikan masyarakatnya itu, Emilia mengatakan tidak bisa mengambil tindakan serta-merta. Ia merasa harus mengumpulkan data kondisi riil di lapangan, dan mengkoordinasikannya dengan ketua komisi 4 yang membidangi masalah sosial.

“Saya perlu melakukan survei, segala sesuatu kan harus ada data, kita gak bisa sembarangan, saya perlu turun memastikan kondisi yang ada di sana bersama dinas-dinas terkait,” ujarnya.

“Saya akan sampaikan ke ketua komisi 4 saya, bagian sosial. Harus dipelajari dulu, karena itu bersinggungan dengan pemasukan, paling tidak nanti kalau pemerintah tidak bisa memindahkannya, mereka dicek kesehatannya secara berkala, dan diberikan pendidikan atau pelatihan mungkin bagi mereka yang ingin beralih profesi,” paparnya.

Selain itu, permasalahan lain yang ia terima dalam reses tersebut yakni masalah perempuan single parent. Belakangan ini meningkat perempuan-perempuan yang sendiri mengasuh anaknya. Emilia mengatakan mereka berharap ada wadahnya.

“Mereka mau diapain sih. Ada gak organisasi, atau wadah-wadah untuk perempuan single parent, sehingga merasa memiliki hak dan dilindungi. Terlebih mereka yang juga menjadi tulang punggung dalam keluarga,” katanya.

“Mereka berharap diberdayakan, diberikan pelatihan skill yang dapat menunjang penghidupan mereka seperti menjahit, bikin kue, dan skill-skill lainnya, seperti ibu-ibu PKK-lah,” imbuhnya.

Kemudian, ada juga masalah orang lansia yang ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selama ini memang kalau kita lihat lansia itu seperti tidak ada harganya, begitu sudah tua. Dia merasa tidak lagi dihargai.

“Jadi, negara dan pemerintah harus memperhatikan mereka. Paling tidak kita perhatikan kesehatannya, kita kunjungi mereka yang punya penyakit, kemudian kita ajak berobat, dan kalau bisa kita berikan juga santunan uang bulanan. Kita juga sampaikan bahwa di tahun 2020 kita akan ada perda tentang kesetaraan gender dan lansia,” ujarnya.

Semua aspirasi yang telah ia didapatkan dalam kegiatan reses itu, kata Emilia, akan segera ia teruskan ke ketua komisi agar segera dapat ditindaklanjuti dan disimpulkan seperti apa solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikannya problematika tersebut, baik oleh dewan maupun pemerintah eksekutif melalui dinas-dinas terkait.

Srikandi anggota DPRD Kota Denpasar newcomer itu menegaskan akan serius mengawal setiap aspirasi masyarakatnya. Ia juga mengatakan akan terus konsen mengawal penggunaan uang rakyat, sebagaimana yang diamanahkan partainya. “Bagi saya transparansi adalah harga mati, mengawal uang rakyat, agar dipercaya dan bisa menyuarakan aspirasi rakyat sehingga dapat menghadirkan gerakam perubahan,” tandasnya. (Adhy)