DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Pungli merupakan satu kejahatan koruptif yang cukup meresahkan masyarakat. Dalam skala yang masif, pungli dapat turut menghambat perkembangan ekonomi dan pencapaian sebuah kemajuan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering kali menegaskan komitmen untuk memberantas pungli yang ada di segala bidang dan lapisan.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Pusat Irjen Pol Dr Widiyanto Poesoko dalam Focus Group Discussion (FGD) “Penguatan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Daerah melalui Sinergitas dengan Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Pusat” bertempat di di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Bali Kemarin, Senin (14/10).

“Presiden Joko Widodo memberikan perhatian yang serius terhadap pungli, adapun pungli merupakan kejahatan korupsi yang tidak dirasakan langsung akan tetapi meresahkan masyarakat,” ujar Irjen Pol Dr Widiyanto Poesoko, di Jakarta, Selasa (15/10).

kerugian akibat pungli tidak terbatas pada masalah keuangan, tetapi juga kerusakan sistem, dan kinerja pemerintahan, khususnya menghambat pembangunan secara masif. Pungli kerap terjadi pada pelayanan publik yang merugikan masyarakat. Akibat pungli pelayanan publik terkesan dan menjadi sulit dan berbelit, yang seharusnya sudah menjadi mudah.

Sebagaimana diketahui bahwa Irjen Pol Dr Widiyanto Poesoko juga sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi (Idkons) Kementerian Koordinator (Kemenko) Politik Hukum dan HAM (Polhukam), menegaskan bahwa satuan tugas sapu bersih pungli untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya. “Untuk itu kami menangkap para pelaku pungli agar memberikan “shock therapy” dan efek jera. Pungutan kecil Rp 10.000 pun dikejar, apalagi yang besar,” tegasnya. (yfi/adhy/imo-ina)