DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR-BALI – Gubernur Bali, Wayan Koster menanggapi positif aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Bali, pada 24 dan 30 September 2019 lalu. Bahkan Gubernur mengungkapkan apresiasinya karena aksi tersebut dilakukan dengan tertib, tidak merusak dan tidak mengganggu fasilitas umum. Apresiasi tersebut disampaikan saat Gubernur Koster mengundang seluruh civitas akademika se-Bali, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) hadir di Rumah Jabatan Gubernur Bali, di Jayasabha, Rabu (2/10) malam.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi. Ia yang dulunya juga seorang aktivis mahasiswa dan akademisi, dapat memahami secara persis alam pikir yang dimiliki mahasiswa, oleh karena itu Gubernur mengucapkan terimakasih kepada seluruh mahasiswa, khususnya BEM se-Bali karena telah menyampaikan aspirasinya dengan baik.

“Saya tidak alergi (demo, red), karena saya juga pernah menjadi mahasiswa dan aktivis. Ya, ramai-ramai sedikit tidak masalah, namanya mahasiswa. Terima kasih adik-adik sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib,” ucapnya.

Gubernur Koster (tengah) didampingi Ny. Putri Suastini Koster, Ketua LLDIKTI, Nengah Dasi Astawa (dua kanan) dan Sekda Bali, Dewa Indra (kanan)

Bahkan, Gubernur-pun menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap kritik. Gubernur mempersilahkan kepada para mahasiswa untuk mengkritisi kebijakannya apabila ada yang dirasa salah dan tidak tepat. Selain itu, Gubernur mengungkapkan lebih lanjut bahwa dirinya akan memprogramkan secara rutin forum komunikasi dengan kampus, rektor, dosen dan mahasiswa dalam membangun Bali.

“Kalau ada kebijakan saya yang kurang pas silahkan kritisi saya, tapi yang konstruktif. Saya akan programkan forum bersama Rektor, Dosen, Perguruan Tinggi, minimal 2 kali setahun,” tegasnya.

Gubernur Koster bersama perwakilan mahasiswa, Rektor dan Dosen se-Bali

Adapun aksi yang dilakukan mahasiswa Bali tersebut merupakan aksi serentak yang juga dilakukan oleh mahasiswa di daerah-daerah lain di Indonesia. Setidaknya ada 8 tuntutan aksi yang disuarakan mahasiswa dalam aksi tersebut, diantaranya yakni: Satu, menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan; Mendesak Pembatalan UU KPK dan UU SDA; Mendesak Disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Dua, mendesak pembatalan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR. Tiga, Tolak TNI & Polri menempati jabatan sipil. Empat, menuntut penghentian militerisme di Papua dan daerah lain, dan pembebasan segera tahanan politik Papua. Lima, mendesak pengusutan atas pelaku kekerasan dan menghalang-halangi kerja jurnalis serta hentikan intimidasi dan kriminalisasi jurnalis, pegiat HAM, dan aktivis.

Enam, mendesak penghentian pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi, dan pidanakan korporasi pembakar hutan, serta mencabut izinnya. Tujuh, mendesak penuntasan Pelanggaran HAM dan mengadili pelakunya, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan; dan pulihkan hak-hak korban segera. Dan, yang kedelapan, stop kekerasan terhadap jurnalis.

Sementara itu, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Bali, NTB, NTT, I Nengah Dasi Astawa yang hadir pada kesempatan tersebut, mewakili civitas akademika mengatakan kepada Gubernur agar dapat memberi perhatian lebih besar lagi kepada Perguruan Tinggi di Bali, ia meminta agar Gubernur dapat terus mendukung upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan oleh kampus, karena kemajuan Bali sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya.

Selain itu, Dasi Astawa juga mengatakan agar Gubernur dapat melibatkan kampus, rektor, dosen dan mahasiswa secara aktif dalam program-program pembangunan Bali yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali. “Saya mendengar Gubernur sudah banyak punya agenda pembangunan, mohon Perguruan Tinggi dapat dilibatkan, Pak. Jangan sampai kami tidak dilibatkan, karena Perguruan Tinggi sesungguhnya salah satu aset yang dimiliki untuk mendukung pembangunan,” ucapnya dalam sambutanya di hadapan Gubernur dan seluruh Rektor, Dosen dan Mahasiswa yang hadir di Jayasabha.

Lebih lanjut, Dasi Astawa memaparkan bahwa saat ini angka partisipasi masyarakat Bali di dalam pendidikan tinggi baru mencapai sebesar 50.1 persen. Meski lebih tinggi dari partisipasi secara nasional, yakni sebesar 34.4 persen, Dasi Astawa meminta agar Gubernur Bali dapat terus mendorong dan memfasilitasi sehingga angka partisipasi pendidikan tinggi di Bali dapat terus meningkat demi kemajuan dan pemerataan kualitas SDM Bali. (adhy)