Lima Prioritas Pemerintahan Jokowi: Pangkas Birokrasi dan Bubarkan Lembaga, di antaranya
DIKSIMERDEKA.COM, BOGOR – Presiden terpilih, Ir. Hj. Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato visi Indonesia kedepan yang akan ia wujudkan di era kedua kepemimpinannya. Dalam pidato yang disampaikan di Sentul, Bogor, Minggu (14/7) malam itu, ada 5 hal prioritas yang akan ia lakukan untuk membawa Bangsa Indonesia kedepan yang lebih maju, adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif.
Pertama, Jokowi bersama wakilnya, KH. Ma’ruf Amin akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah ia mulai. Ke depan, pembangunan akan dilakukan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar yang terbangun tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat.
“Infrastruktur yang besar-besar sudah kita bangun. Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus, sambungkan dengan kawasan pariwisata. Kita juga harus menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan,” ujar presiden Jokowi.
Kedua, di periode kedua kepemimpinannya ini, Jokowi akan memberikan prioritas pembangunan pada Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Pembangunan SDM ini menurutnya menjadi kunci Indonesia kedepan. Oleh karena itu, pembangunan SDM ini akan dilakukan sejak ibu hamil, bayi, dan anak usia sekolah, karena itu merupakan masa emas pertumbuhan manusia.
“Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Itu harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, kematian ibu, atau kematian bayi meningkat,” paparnya.
“Tugas besar kita di situ,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Jokowi, peningkatan kualitas pendidikannya juga akan terus dilakukan melalui pendidikan vokasi (vocational training), menurutnya sekolah vocational memegang peranan yang sangat penting. Dan pemerintah juga akan membangun lembaga Manajemen Talenta Indonesia.
“Pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia,” ungkapnya.
“Diaspora yang bertalenta tinggi harus kita berikan dukungan agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. Kita akan menyiapkan lembaga khusus yang mengurus manajemen talenta ini. Kita akan mengelola talenta-talenta hebat yang bisa membawa negara ini bersaing secara global,” paparnya.
Ketiga, guna memenuhi kebutuhan lapangan kerja masyarakat Indonesia yang kini telah mencapai jumlah 267 juta jiwa, Presiden Jokowi akan mengundang dan mendorong investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Untuk itu, ia juga berjanji akan memangkas perizinan yang berbelit-belit, yang menghambat investasi. Investasi menurutnya adalah kunci untuk membuka lapangan kerja.
“Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya,” ucapnya.
“Semua yang menghambat investasi, harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan,” tegasnya lagi.
Keempat, hal penting yang akan dilakukan adalah melakukan reformasi pada birokrasi kita. Jokowi mengatakan sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi. Birokrasi harus dibuat sederhana agar semakin lincah dan cepat dalam memberikan pelayanan. Bahkan Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan melakukan pengawasan dan mengontrol sendiri, dan ia mengatakan tidak akan segan-segan memangkas dan mencopot jabatan pejabat yang menurutnya tidak dapat bekerja dengan baik.
“Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Akan saya cek sendiri! Akan saya kontrol sendiri! Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, saya copot pejabatnya. Jadi Hati-hati! Kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas!,” ujarnya.
Bukan hanya birokrasi, Jokowi juga mengatakan akan mengevaluasi lembaga-lembaga negara yang ada, apabila keberadaannya tidak memberikan manfaat dan bermasalah maka ia juga tidak akan segan-segan untuk membubarkannya.
“Termasuk, kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan!,” ujarnya.
Kelima, Jokowi menegaskan akan menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran sehingga, Jokowi mengatakan, tidak ada satu rupiah pun uang APBN yang keluar tidak mendatangkan manfaat bagi bangsa Indonesia.
“Kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga kembali menegaskan definisi Indonesia Maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat.
Indonesia Maju adalah yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum. Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia. Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif.
Menutup pidatonya, Jokowi membacakan sebuah sajak yang mengingatkan kita semua bahwa semua tujuan yang besar itu hanya akan tercapai apabila Bangsa Indonesia bersatu dan bekerja bersama saling bahu-membahu.
“Ini bukanlah tentang aku, atau kamu. Juga bukan tentang kami, atau mereka. Bukan soal Barat atau Timur. Juga bukan Selatan atau Utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semua. Tapi ini saatnya memikirkan tentang bangsa kita bersama. Jangan pernah ragu untuk maju karena kita mampu jika kita bersatu!,” tutupnya. (*/gama)
Tinggalkan Balasan