DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Provinsi Bali berencana menggelar aksi damai sekaligus audiensi terbuka menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di depan Kantor Gubernur Bali pada Jumat, 20 November 2026. Adapun penetapan nominal UMP Bali 2027 direncanakan diumumkan pada 21 November 2026.

Rencana aksi tersebut disampaikan Sekretaris FSPM Provinsi Bali Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana.

Rai mengatakan, aksi tersebut menjadi ruang bagi kalangan buruh untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan upah minimum yang memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja.

“Kita merencanakan untuk melakukan aksi sekaligus audiensi terbuka dengan Gubernur Bali pada Jumat, 20 November 2026,” terangnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).

Rai mengatakan, tuntutan utama buruh dalam penetapan UMP 2027 adalah agar besaran upah mengacu pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Bali yang mencapai Rp5,2 juta.

Menurut dia, ketentuan tersebut sejalan dengan aturan pengupahan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

“Di sana sudah diatur tentang penetapan UMP, di mana salah satunya dapat didasarkan pada nilai kebutuhan hidup layak,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam audiensi antara Gubernur Bali Wayan Koster dan perwakilan buruh pada Rabu (21/10/2026), Koster menyampaikan komitmen bahwa UMP Bali 2027 akan berada dalam rentang Rp3,4 juta hingga Rp5,2 juta.

Rai berharap Gubernur Bali dapat menetapkan UMP pada angka tertinggi, yakni mendekati nilai KHL sebesar Rp5,2 juta.

Ia menilai, dengan regulasi yang ada, kesempatan menaikkan upah dan mensejahterakan buruh Bali terbuka lebar.

Menurut Rai, kebijakan pengupahan pemerintah pusat selama 10 tahun terakhir dinilai belum memberikan keadilan bagi pekerja di Bali.

Ia juga menilai kebijakan tersebut membuat posisi upah buruh Bali tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain yang telah memiliki upah minimum di atas Rp5,5 juta.

“Sepuluh tahun terakhir itu Bali dimiskinkan oleh Jokowi. Kami hanya menuntut agar Bali tidak terus dimiskinkan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat Bali,” katanya.

Ia menegaskan, apabila besaran UMP yang ditetapkan nantinya tidak sesuai dengan harapan buruh, pihaknya akan terus berjuang dan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sebelumnya, dalam aksi damai yang digelar Rabu (21/10/2026), buruh dan mahasiswa meminta Gubernur Koster menggunakan diskresi untuk menjadikan KHL sebagai pedoman dalam menentukan Upah Minimum Provinsi pada 2027.

Menurut mereka jika gubernur berpedoman pada formula penyusunan upah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, maka kenaikan upah pekerja di Bali rata-rata hanya Rp. 200 ribu.

Kenaikan tersebut pun tidak sebanding dengan kontribusi pekerja terhadap perekonomian serta pertumbuhan ekonomi Bali yang selalu berada di atas rata-rata nasional.

Rai mengatakan pemerintah provinsi memiliki ruang cukup besar untuk menjadikan KHL sebagai basis penetapan kenaikan UMP. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 tahun 2025.

“Ini adalah kesempatan pak Koster untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi kapan lagi,” ungkapnya.

Rai mengatakan jika pemerintah memakai formula dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 maka kenaikan upah rata-rata Rp. 200 ribu. Saat ini UMP Bali Rp3,2 juta, jika kenaikan pada 2027 berkisar Rp 200 ribu, maka UMP Bali hanya Rp3,4 juta.

“Minus kita, nilai KHL kita Rp5,2 juta. Sekali lagi dengar lah jeritan kita ini,” ungkapnya.

Rai mengatakan sebagai pekerja Bali, tuntutanya tidak hanya bekerja lalu kemudian mendapatkan upah, namun juga bekerja untuk menjaga ada dan budaya yang juga membutuhkan biaya.

“Beliau harus berani menaikan upah di Bali, ini diskresi beliau,” terangnya.

Sementara itu, Excel Bagaskara mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pekerja di Bali selalu berada di atas rata-rata nasional.

Selain itu, pertumbuhan investasi di Bali didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) bahkan sampai 70 persen.

Excel mengatakan pertumbuhan tersebut tidak sebanding dengan upah di Bali yang cenderung masih rendah ketimbang KHL.

“Artinya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dinitmati oleh pekerja di Bali,” ungkapnya.

Lebih jauj, Excel mengatakan saat ini kebijakan upah masih bersandar pada formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Ia mengatakan setelah dihitung jika menggunakan indeks tertentu dengan nominal paling tinggi, kenaikan upah di Bali hanya sekitar Rp 200 ribu.

Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah menggunakan diskresinya untuk menggunakan KHL sebagai acuan dalam meningkatkan upah pekerja di Bali.

Excel mengatakan acuan menggunakan KHL sebagai dasar telah diatur dalam PP 49 tahun 2025. Dalam pertimbanganya, PP tersebut mengakomodir putusan MK yang menyatakan KHL dapat dijadikan acuan penerapan kenaikan upah.

Reporter: Agus Pebriana