DIKSIMERDEKA.COM, KUPANG – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp.5,21 triliun berdasarkan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD

Kendati demikian, fokus utama APBD tahun 2027 adalah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci kemandirian fiskal.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan penguatan PAD adalah sebuah keharusan karena selama ini NTT masih sangat bergantung pada dana transfer pusat yang mencapai 70 persen.

Baca juga :  Gubernur NTT Tetapkan Tanggap Darurat Bencana

“Karena itu mulai sekarang PAD kita genjot. Peningkatan PAD menjadi keharusan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah” kata Gubernur Melkiades.

Untuk mencapai itu, kata dia, Pemprov NTT akan melakukan empat langkah strategis, yakni optimalisasi seluruh potensi pendapatan daerah, digitalisasi total sistem pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kontribusi BUMD melalui tata kelola yang transparan dan efektif.

Baca juga :  Tahun 2026 NTT Dapat 15.376 Unit Program Bedah Rumah, Naik dari Tahun Sebelum

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan swasta agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih pembiayaan.

Berikut Rincian RAPBD NTT Tahun 2027

– Pendapatan Daerah:Rp5,21 Triliun

– PAD: Rp2,4 Triliun

– Pendapatan Transfer (Pusat): Rp2,81 Triliun

– Belanja Daerah: Rp4,97 Triliun

_ Surplus Anggaran: Rp.238,48 Triliun

APBD 2027 sendiri disusun dengan tema RKPD: “Peningkatan Layanan Dasar, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Perekonomian”.

Baca juga :  Gubernur NTT Tetapkan Tanggap Darurat Bencana

Tema tersebut dijabarkan dalam lima prioritas utama: peningkatan layanan dasar dan kualitas SDM, transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, pemerataan infrastruktur, penguatan tata kelola dan kapasitas fiskal, serta ketahanan lingkungan.

Harapan Pemprov NTT, APBD 2027 menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTT yang berkelanjutan.

Reporter: Berto Davids