DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Bencana kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kian mengerikan dan mencekik napas warga di berbagai pelosok daerah. Melihat penderitaan rakyat yang berbulan-bulan dikepung asap tebal, Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin melontarkan sentilan keras. Ia mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan ego, membuang jauh-jauh rasa gengsi, dan segera membuka pintu lebar-lebar untuk menerima bantuan asing Karhutla.

Bagi Syafruddin, bencana menahun ini bukan lagi sekadar krisis lingkungan biasa, melainkan ancaman kemanusiaan yang nyata. Jutaan rakyat dipaksa bertaruh nyawa menghirup udara beracun dalam aktivitas sehari-hari, anak-anak gagal ke sekolah, dan laju roda ekonomi masyarakat tersendat parah.

“Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman,” ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Jangan Korbankan Nyawa Rakyat Demi Kebanggaan Semu

Politisi Fraksi PKB ini menegaskan, keselamatan nyawa rakyat adalah hukum tertinggi yang tak bisa ditawar, apalagi ditukar dengan sekadar kebanggaan birokratis. Ketika skala kebakaran makin ganas dan liar, negara wajib bersikap pragmatis. Dukungan internasional—mulai dari armada pesawat water bomber raksasa, teknologi satelit pemantau panas, hingga bantuan tenaga ahli—harus segera didatangkan.

Syafruddin mengingatkan, menyetujui kucuran bantuan asing Karhutla sama sekali bukan bentuk pengakuan bahwa Indonesia lemah atau gagal. Di tengah situasi darurat yang kronis, langkah ini murni strategi rasional untuk menambal keterbatasan armada nasional dan mempercepat pemadaman di medan-medan neraka yang tak bisa ditembus jalur darat.

“Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius,” tegas legislator tangguh asal Kalimantan Timur tersebut.

Biang Keladi Birokrasi Jangan Perlambat Bantuan

Di lapangan, para pahlawan api—mulai dari petugas damkar, TNI/Polri, relawan, hingga warga setempat—telah berdarah-darah menjinakkan amukan si jago merah. Mereka bertarung nyawa menghadapi medan ekstrem, peralatan terbatas, dan ancaman api yang selalu menyala kembali. Syafruddin menilai, negara berdosa besar jika membiarkan mereka bertempur tanpa dukungan optimal.

Oleh sebab itu, evaluasi total terhadap kebutuhan operasional darurat harus langsung dieksekusi.

“Kita melihat petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat sudah berjibaku untuk mengendalikan kebakaran. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini dengan sumber daya yang terbatas. Negara harus memastikan mereka mendapatkan peralatan, dukungan logistik, teknologi, dan perlindungan yang memadai. Jika bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk memperkuat upaya tersebut, jangan sampai kesempatan itu terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut,” katanya dengan nada prihatin.

Ancaman terbesar kini mengintai kelompok rentan; anak-anak balita, lansia, ibu hamil, dan penderita asma yang paru-parunya setiap detiknya dihajar partikel beracun. Kondisi ini diperparah dengan mandeknya aktivitas vital warga.

Kini, tawaran bantuan sudah mengantre. Salah satunya dari negara tetangga, Singapura, yang telah menyatakan kesiapannya merapat ke medan tempur. Syafruddin menuntut pemerintah tak lagi lelet dan segera menindaklanjuti lampu hijau ini dengan komando yang jelas, terukur, dan transparan.

“Setiap hari kebakaran belum tertangani berarti masyarakat harus kembali menghirup asap dan menghadapi risiko kesehatan. Karena itu, semua pilihan yang dapat mempercepat pemadaman harus dikaji secara serius. Prioritas kita jelas, yakni menghentikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi lingkungan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman,” pungkasnya.