Demi Mengejar Zero Emisi 2045, Bali Wajib Disuntik 5 GW Energi Terbarukan

Telan Dana Triliunan, IESR Desak Pemprov Bali dan PLN Jangan Cuma Jalan di Tempat

DIKSIMERDEKA.COM DENPASAR — Rencana mulia Bali untuk mencapai target emisi nol bersih alias Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2045 ternyatamasih menemui jalan terjal. Hingga kini, Pulau Dewata terbukti masih “kecanduan” energi fosil dan sangat bergantung pada pasokan listrik dari luar pulau.

Dalam press release-nya, Institute for Essential Services Reform (IESR) membongkar fakta bahwa sistem kelistrikan Bali butuh manuver radikal. Peta jalan sektor ketenagalistrikan yang disusun IESR secara gamblang menunjukkan bahwa Bali butuh tambahan kapasitas energi terbarukan hingga 5 gigawatt (GW)! Angka jumbo ini bahkan berada di luar target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

Untuk mewujudkan Transisi Energi Bali yang tidak sekadar wacana, dibutuhkan guyuran investasi raksasa sekitar USD 6,7 miliar sekitar Rp119,86 triliun pada periode 2025–2034. Jika mulus, langkah ini berpotensi mendongkrak porsi energi terbarukan dalam bauran pembangkitan listrik Bali hingga 37 persen.

Waktu 19 tahun menuju 2045 rasanya makin sempit jika melihat realita di lapangan. Berdasarkan data PLN pada Juli 2026, dari total kapasitas pembangkit sekitar 1.477 MW di Bali, sebanyak 60 persennya masih rakus menenggak Bahan Bakar Minyak (BBM). Belum lagi, Bali masih “menyusu” pasokan listrik sekitar 270–340 MW dari sistem Jawa lewat kabel bawah laut.

Menyadari beratnya tantangan ini, Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali, I Gede Ngurah Esa Maha Putra, mengakui bahwa pemerintah daerah bakal kedodoran jika harus bekerja sendirian.

“Melalui penyelenggaraan Bali Climate Week 2026, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah konkret guna mempercepat transisi energi di Bali. Kolaborasi tersebut tidak hanya diperlukan dalam bentuk pertukaran gagasan dan penguatan kebijakan, tetapi juga melalui pengembangan proyek energi terbarukan, mobilisasi investasi, serta optimalisasi potensi sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama ekonomi Bali,” jelasnya dalam sesi bertajuk “Accelerating Renewable Energy Implementation for Bali Net Zero Emission 2045” di Pekan Iklim Bali.

Direktur Program Iklim dan Transisi Energi Berkeadilan IESR, Agus Praditya Tampubolon, menimpali bahwa Bali sebenarnya menyimpan potensi energi terbarukan yang melimpah hingga 22,03 GW. Sayangnya, potensi itu sering layu sebelum berkembang akibat ruwetnya urusan lahan, regulasi yang membingungkan, hingga masalah pembiayaan.

“Peran pemerintah daerah menjadi penting dalam mempercepat investasi energi terbarukan melalui inventarisasi lahan dan aset pemerintah, termasuk atap bangunan yang berpotensi dimanfaatkan untuk PLTS. Pendataan yang sistematis diperlukan untuk menyiapkan proyek yang layak ditawarkan kepada investor, didukung kepastian status lahan, penyederhanaan perizinan, kesiapan jaringan listrik, serta perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) yang transparan dan layak secara finansial. Penguatan rantai pasok lokal juga diperlukan agar percepatan energi terbarukan tidak hanya mendukung pencapaian Bali NZE 2045, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Bali,” tegas Agus.

Untuk jangka panjang (2035–2045), Bali dituntut bermain di liga yang lebih tinggi dengan teknologi mutakhir. Pengembangan PLTS terapung lepas pantai, hidrogen hijau, hingga interkoneksi listrik dua arah berteknologi arus searah tegangan tinggi (HVDC) dengan Jawa dan Nusa Tenggara diproyeksikan menelan tambahan investasi fantastis sekitar USD 28 miliar.

Menutup sorotannya, Agus dari IESR memberikan tiga resep pamungkas agar transisi energi di Bali tidak cuma jadi angan-angan di atas kertas.

“Untuk mempercepat implementasi energi terbarukan di Bali, kami menyoroti tiga prioritas utama. Pertama, menyiapkan lahan dan aset yang layak investasi melalui kepastian status lahan, tata ruang, perizinan, serta kesiapan teknis PLN. Kedua, memperkuat sistem kelistrikan melalui pengembangan jaringan, teknologi penyimpanan energi, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. Ketiga, mempercepat transisi energi Nusa Penida menuju 100 persen energi terbarukan pada 2030 melalui pembiayaan inovatif, termasuk blended finance dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta pemanfaatan PLTS atap di sektor pariwisata,” tutup Agus.