DIKSIMERDEKA.COM TOKYO– Kekaisaran Jepang saat ini tengah menghadapi ancaman krisis pewaris takhta akibat minimnya anggota keluarga kerajaan berjenis kelamin laki-laki. Di tengah krisis ini, desakan publik semakin menguat agar pemerintah mengubah aturan kuno dan mengizinkan Putri Aiko (24) menjadi kaisar perempuan.

Berdasarkan jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh surat kabar Mainichi Shimbun, sebanyak 72 persen warga Jepang mendukung gagasan kaisar perempuan. Hanya 10 persen yang menyatakan menolak.

Dukungan ini tidak lepas dari sosok Putri Aiko, anak tunggal dari Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako, yang sangat populer dan dicintai oleh rakyat Jepang karena pembawaannya yang tenang dan anggun.

Namun, harapan rakyat terganjal oleh undang-undang berusia hampir 140 tahun yang menetapkan bahwa Takhta Kekaisaran hanya boleh diwariskan kepada keturunan laki-laki.

Kondisi keluarga kekaisaran sendiri semakin menyusut. Tiga dekade lalu, keluarga ini memiliki 30 anggota. Kini, jumlahnya tinggal 16 orang, dan hanya lima di antaranya yang berjenis kelamin laki-laki. Garis suksesi pewaris takhta saat ini hanya tersisa tiga orang: adik Kaisar (Putra Mahkota Akishino), keponakan Kaisar (Pangeran Hisahito yang berusia 20 tahun), dan paman Kaisar (Pangeran Hitachi yang berusia 90 tahun).

Para ahli memperingatkan, jika Pangeran Hisahito kelak tidak memiliki anak laki-laki, maka garis keturunan kekaisaran Jepang bisa terputus dalam satu generasi.

Meski desakan publik sangat tinggi dan komite hak-hak perempuan PBB turut menyarankan perubahan, pemerintah Jepang tetap bersikukuh mempertahankan aturan khusus laki-laki.

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, bersama kubu konservatifnya baru saja mengesahkan amandemen untuk mempertahankan garis keturunan laki-laki. Alih-alih mengizinkan perempuan naik takhta, aturan baru ini memungkinkan istana untuk “mengadopsi” kerabat laki-laki jauh dari cabang keluarga kekaisaran yang sudah keluar dari istana sejak Perang Dunia II.

Takaichi menegaskan bahwa mempertahankan garis keturunan laki-laki yang sudah berjalan selama 126 generasi adalah fondasi utama dari otoritas kekaisaran Jepang.

Di sisi lain, anggota keluarga kekaisaran dilarang memberikan pernyataan politik. Namun, baru-baru ini mereka memberikan isyarat halus terkait situasi ini. Kaisar Naruhito berharap diskusi mengenai masa depan kekaisaran bisa “mendapatkan pemahaman dari rakyat.”

Sementara itu, Putra Mahkota Akishino menyatakan bahwa masyarakat harus terus maju. “Saya percaya tugas keluarga kekaisaran adalah bertindak menanggapi permintaan masyarakat. Saya tidak berpikir ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki,” ungkapnya kepada wartawan bulan lalu.

Sebagai catatan sejarah, kepemimpinan perempuan sebenarnya bukan hal baru di Jepang. Sepanjang sejarahnya, Jepang pernah dipimpin oleh delapan kaisar perempuan, dengan penguasa terakhir adalah Ratu Go-Sakuramachi pada abad ke-18.