DIKSIMERDEKA.COM WARSAWA Sebuah kelompok aktivis di Polandia meluncurkan fasilitas loker mandiri bernama “AbortOmat” di ibu kota Warsawa. Loker ini disediakan secara khusus agar warga dapat mengambil pil aborsi secara rahasia dan cepat, sekaligus menjadi langkah kelompok tersebut untuk menyiasati undang-undang larangan aborsi yang sangat ketat di negara itu.

Mesin yang memiliki 22 kotak penyimpanan ini beroperasi layaknya loker pengambilan paket barang belanjaan. Pengguna yang membutuhkan hanya perlu memasukkan enam digit kode sandi untuk membuka kotak dan mengambil pil tanpa harus bertatap muka dengan siapa pun.

Layanan ini dirancang bagi mereka yang mengalami kondisi kesehatan darurat, keguguran yang tertunda, atau mereka yang merasa khawatir jika paket pil medis tersebut dikirim langsung ke alamat rumah.

“Anda bisa memesan pakaian dalam, kosmetik, maskara, atau apa saja dan menerimanya pada hari yang sama atau keesokan harinya,” ujar Kinga Jelinska, Direktur Yayasan Women Help Women dan salah satu pendiri Abortion Dream Team yang menggagas layanan ini. “Kenapa tidak untuk pil aborsi, yang dalam beberapa kasus mungkin lebih mendesak?”

Polandia saat ini menerapkan salah satu undang-undang aborsi paling ketat di Eropa. Berdasarkan hukum setempat, tindakan mengonsumsi atau memiliki pil aborsi oleh perempuan yang hamil tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Namun, pihak yang menyediakan atau membantu seseorang mendapatkan pil tersebut dapat dijerat hukuman pidana hingga tiga tahun penjara.

Menurut Jelinska, keberadaan loker ini memanfaatkan celah dari aturan tersebut. “Hukum melarang penyerahan pil secara langsung kepada seseorang. Dengan menempatkan mesin di tengah-tengah proses ini, status legalitasnya menjadi jauh lebih samar,” jelasnya.

Fasilitas AbortOmat ini ditempatkan di dalam sebuah pusat layanan yang telah beroperasi sejak Maret lalu, berlokasi tepat di seberang gedung Parlemen Polandia. Di tempat ini, para aktivis juga menyediakan ruang konsultasi bagi warga terkait kehamilan mereka.

Kehadiran pusat layanan dan mesin ini tidak lepas dari dinamika politik dan penolakan dari sebagian masyarakat Polandia. Enam tahun lalu, jutaan warga sempat turun ke jalan menentang pengetatan aturan aborsi. Pada pemilu 2023, Perdana Menteri Donald Tusk terpilih dengan janji untuk melonggarkan undang-undang tersebut dalam 100 hari pertama kerjanya.

Namun, janji tersebut mandek karena Tusk menyatakan tidak memiliki suara mayoritas di parlemen untuk mengubah aturan batas aborsi 12 minggu. Ia hanya memastikan pemerintahannya tidak akan menuntut pihak yang memfasilitasi aborsi.

Di lapangan, langkah para aktivis ini rutin mendapat penolakan. Kelompok masyarakat yang menentang aborsi secara rutin menggelar aksi protes di depan pusat layanan tersebut tiga hingga empat kali seminggu. Meski jumlah pengunjuk rasa biasanya kurang dari belasan orang, mereka kerap membunyikan sirene dan vuvuzela.

Para aktivis mengaku sempat khawatir suara bising tersebut akan memicu protes dari warga sekitar yang berujung pada penutupan tempat mereka. Namun, kepolisian dan pemerintah kota setempat memilih untuk tidak turun tangan menertibkan unjuk rasa tersebut.

Tahun lalu, jaringan organisasi ini mencatat ada sekitar 50.000 permintaan bantuan terkait aborsi di Polandia. Menghadapi jalan buntu di tingkat pemerintahan, Jelinska menyatakan bahwa kelompoknya tidak lagi menaruh harapan pada proses legislasi. “Kita tidak bisa mempercayakan tubuh kita pada politisi,” pungkasnya.