DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan akan menjadikan seluruh pandangan fraksi di DPRD Bali sebagai pedoman untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026.

Koster mengatakan pandangan fraksi yang disampaikan dalam Sidang Paripurna dengan agenda Pembacaan Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Bali, Senin (14/9/2026) sangat kontruktif dan membangun.

“Jadi karena itu pandangan fraksi ini akan menjadi pedoman untuk merespon terkait dengan materi APBD Perubahan agar sesuai dengan harapan anggota fraksi,”ungkap Koster saat ditemui usai Sidang Paripurna.

Adapun dalam sidang paripurna tersebut, sebanyak 4 fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026.

Empat fraksi tersebut yaitu fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra-PSI, Fraksi Golkar, dan Fraksi Demokrat Nasdem.

Pembaca pandangan Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Budiutama dalam kesempatan itu mengatakan PDI Perjuangan mendorong Pemprov Bali mengoptimalkan Pendapatan Asli Daersh (PAD), terutama melalui retribusi pariwisata, pemanfaatan aset daerah, dan digitalisasi pajak daerah.

Pada sektor belanja, PDI Perjuangan meminta efisiensi anggaran dilakukan secara rasional dan terukur tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan.
Fraksi juga mendorong penyelesaian proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Baca juga :  Gubernur Koster Ulurkan Bantuan Tunai untuk Korban Banjir Denpasar

Di sisi lain, anggaran dinilai perlu memberi ruang bagi kebutuhan dasar seperti pemeliharaan jalan, trotoar dan pasar, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, serta persiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.

PDI Perjuangan turut mendorong optimalisasi aset Pemprov Bali yang berpotensi dikembangkan menjadi objek green tourism dan sport tourism.

“Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai aset daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra-PSI yang pandanganya dibacakan oleh Gede Harja Astawa menyoroti defisit dalam APBD perubahan 2026. Dalam APBD tersebut, defisit dirancang Rp842,59 miliar atau naik 23,92 persen dari anggaran induk sebesar Rp679,93 miliar.

Di samping itu, Gerindra juga memberikan sorotan terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp873,19 miliar. Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra-PSI mempertanyakan alasan pinjaman kembali dicantumkan dalam struktur APBD meskipun pada saat pinjaman tidak terealisasi, program dan kegiatan pemerintah tetap dapat berjalan.

“Kalau memang sangat dibutuhkan, mengapa ketika tidak terealisasi program tetap berjalan? Kalau tidak terlalu dibutuhkan, mengapa setiap tahun kembali dimasukkan dalam struktur anggaran?” terangnya.

Adapun Fraksi Golkar menyoroti strategi Pemprov Bali dalam meningkatkan PAD. Golkar mendukung optimalisasi pendapatan, tetapi meminta agar peningkatan PAD tidak hanya dilakukan melalui intensifikasi pungutan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Baca juga :  Gubernur Koster Serahkan Bantuan Rp 3,4 Miliar untuk Korban Banjir

Menurut Golkar, peningkatan PAD perlu ditempuh melalui perluasan basis ekonomi, peningkatan kepatuhan, perbaikan sistem, optimalisasi aset, serta peningkatan produktivitas badan usaha milik daerah.

Golkar juga menyoroti Belanja Hibah yang meningkat dari sekitar Rp1,12 triliun menjadi Rp1,27 triliun atau bertambah sekitar Rp152 miliar.

Besarnya anggaran hibah dinilai harus diikuti peningkatan ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, verifikasi penerima, indikator manfaat, pengawasan, dan evaluasi setelah hibah diberikan.

“Fraksi Partai GOLKAR berpandangan bahwa hibah harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar instrumen distribusi anggaran,” ungkap fraksi yang pandangnya dibacakan Agung Bagus Pratiksa Linggih.

Selain itu, Golkar menyoroti peningkatan belanja modal dari sekitar Rp806 miliar menjadi Rp841 miliar. Meski meningkat, belanja modal dinilai masih jauh lebih kecil dibandingkan belanja operasi.

“Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan apakah struktur APBD Bali sudah cukup produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

Golkar mendorong agar belanja daerah lebih diarahkan kepada sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, infrastruktur, konektivitas, UMKM, digitalisasi, pendidikan, serta kesehatan.

Baca juga :  Apa Tugas BPSK dan Bagaimana Konsumen Bisa Melapor Jika Dirugikan

Sementara itu, Fraksi Demokrat-Nasdem yang pandanganya dibacakan I Gede Ghumi Asvatham menyoroti target peningkatan PAD sebesar Rp122 miliar atau 2,87 persen, dari sekitar Rp4,2 triliun menjadi Rp4,3 triliun.

Fraksi tersebut meminta penjelasan strategi Pemprov Bali meningkatkan PAD secara berkelanjutan tanpa menambah beban masyarakat dan pelaku usaha.

Demokrat-Nasdem juga mempertanyakan rendahnya realisasi retribusi daerah. Hingga Juli 2026, realisasi baru mencapai sekitar Rp230 miliar atau 37,41 persen dari target sekitar Rp614 miliar. Namun, dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, target retribusi justru dinaikkan menjadi sekitar Rp649 miliar.

Fraksi tersebut meminta pemerintah menjelaskan penyebab rendahnya realisasi, apakah disebabkan rendahnya aktivitas pelayanan, kelemahan sistem pungutan, atau penetapan target yang terlalu tinggi.

Selain pendapatan, Demokrat-Nasdem menyoroti realisasi belanja modal yang hingga akhir Juli 2026 baru mencapai sekitar Rp129,8 miliar atau 16,11 persen dari anggaran sekitar Rp806 miliar. Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, anggaran belanja modal justru dinaikkan menjadi sekitar Rp841 miliar.

Fraksi Demokrat-Nasdem meminta pemerintah menjelaskan penyebab rendahnya realisasi tersebut serta strategi untuk memastikan belanja modal dapat terserap secara optimal hingga akhir 2026.

Reporter: Agus Pebriana