Kader Posyandu di Bangli Kini Bukan Hanya Urus Kesehatan, Tapi Juga “Mata dan Telinga” Pemerintah

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Jika selama ini Posyandu identik dengan kegiatan menimbang bayi dan pemeriksaan ibu hamil, peran itu kini berubah drastis. Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali menegaskan bahwa Posyandu telah bertransformasi menjadi ujung tombak enam layanan dasar pemerintah sekaligus, dari pendidikan hingga ketertiban umum.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, dalam aksi sosial “Membina dan Berbagi” yang digelar di dua lokasi Kabupaten Bangli, Rabu (2/9). Total 104 kader dari 11 Posyandu di Kecamatan Susut dan Kecamatan Bangli hadir dalam kegiatan yang juga menyerahkan bantuan sembako kepada para kader tersebut.

Dari P3K Jadi “P3K ST”: Kader Diminta Peka Enam Persoalan Sekaligus

Yang membuat transformasi ini menarik adalah cakupannya yang jauh lebih luas dari sekadar kesehatan. Kini, kader Posyandu dituntut memahami dan peka terhadap enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM): pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman-ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial, yang oleh Putri Koster diringkas dengan istilah mudah diingat, “P3K ST”.

Konkretnya, kader Posyandu kini diharapkan bergerak jauh melampaui tugas lama mereka. Putri Koster mencontohkan, jika ada warga yang kesulitan menyekolahkan anak, kader bidang pendidikan bisa langsung memfasilitasi dan berkoordinasi dengan perbekel setempat. Bahkan untuk kasus pendidikan tinggi, kader bisa mengarahkan warga yang memenuhi syarat ke Program 1 Keluarga 1 Sarjana milik Pemprov Bali.

Tak hanya itu, kepekaan kader juga diminta menjangkau persoalan yang selama ini jauh dari citra Posyandu, misalnya kasus pencurian atau gangguan ketertiban di lingkungan warga. Dalam situasi seperti itu, kader diharapkan mencatat dan meneruskan informasi kepada pihak berwenang.

“Kader Posyandu diharapkan mampu menjadi penghubung antara persoalan yang dihadapi masyarakat dan pelayanan pemerintah yang dibutuhkan,” tegas Putri Koster.

370 Posyandu, Satu Tantangan: Sosialisasi yang Belum Merata

Ketua TP Posyandu Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, mengungkapkan tantangan di balik transformasi besar ini. Dengan 370 Posyandu tersebar di 68 desa dan empat kelurahan se-Kabupaten Bangli, sosialisasi mengenai perluasan peran ini disebutnya perlu terus digencarkan, mengingat masyarakat selama bertahun-tahun sudah terlanjur mengenal Posyandu semata sebagai layanan kesehatan.

Senada, Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, mengingatkan bahwa perluasan cakupan menjadi enam SPM ini berisiko membingungkan jika kader di tingkat banjar belum benar-benar memahami posisi dan tugas barunya.

Namun Anom Agustina menegaskan satu batasan penting, kader Posyandu bukanlah eksekutor yang menyelesaikan sendiri seluruh persoalan warga. Tugas mereka adalah mencatat dan mendata, lalu meneruskan temuan itu secara berjenjang, dari kelian banjar, perbekel, hingga instansi pemerintah yang berwenang menangani.

“Mari jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang responsif dan berbasis data,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, setiap kader turut menerima bantuan berupa 30 kg beras, dua krat telur, dan dua kotak susu, bentuk apresiasi sekaligus penyemangat bagi para kader yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat di lapangan.

Bagi warga Bangli, transformasi ini pada akhirnya berarti satu hal: pos pelayanan yang selama ini hanya dikenal untuk urusan tumbuh kembang anak, kini menjelma jadi pintu masuk bagi hampir seluruh persoalan dasar kehidupan mereka, asalkan kader di lapangan benar-benar memahami peran barunya.