DIKSIMERDEKA.COMTEHERAN — Di tengah semakin dekatnya Amerika Serikat dan Iran menuju kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan, muncul gelombang penolakan dari kalangan garis keras di Iran. Meski demikian, para pengamat menilai keputusan akhir tetap berada di tangan struktur kekuasaan Republik Islam Iran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengisyaratkan bahwa memorandum kesepahaman (MoU) antara Washington dan Teheran dapat ditandatangani pada Minggu, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-80. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Teheran bahwa teks final perjanjian telah disepakati.

Kelompok Garis Keras Menentang Kesepakatan

Dilansir dari CNN,Sebagian besar penolakan berasal dari kelompok konservatif garis keras yang dikenal sebagai Jebhe-ye Paydari atau Front Ketahanan (Endurance Front).

Kelompok tersebut menganggap diri mereka sebagai penjaga nilai-nilai Revolusi Islam 1979 yang menggulingkan Shah Iran dan melahirkan sistem pemerintahan Republik Islam.

Dalam beberapa pekan terakhir, tokoh-tokoh Front Ketahanan aktif mengkritik isi kesepakatan yang sedang dinegosiasikan dengan Amerika Serikat. Mereka juga memanfaatkan media pemerintah dan berbagai demonstrasi untuk menekan para negosiator Iran.

Salah satu tokoh terkemuka kelompok itu, Mahmoud Nabavian, bahkan menyebut bahwa Iran berisiko kehilangan kedaulatannya jika menandatangani perjanjian tersebut.

“Jika Iran menandatangani kesepakatan ini, kita secara efektif akan menjadi koloni Amerika Serikat,” kata Nabavian.

Ia juga mengkritik rencana pembukaan Selat Hormuz yang menurutnya akan menguntungkan pihak-pihak yang selama ini dianggap musuh Iran, termasuk Israel.

Kritik terhadap Program Nuklir dan Sanksi

Nabavian menuding kesepakatan tersebut akan membatasi kemampuan Iran dalam mengembangkan program nuklir sipil.

“Jika kami ingin melakukan pengayaan uranium dalam jumlah kecil sekalipun, kami harus meminta izin Amerika Serikat, bahkan untuk tujuan produksi obat-obatan atau listrik,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kapan Iran akan benar-benar memperoleh manfaat dari pencabutan sanksi ekonomi dan pencairan aset negara yang selama ini dibekukan di luar negeri.

Menurutnya, terlalu banyak kompromi justru akan membuat Iran terlihat lemah di mata lawan-lawannya.

“Semakin banyak sinyal kelemahan yang kita kirimkan, semakin dekat perang akan datang kepada kita,” katanya.

Demonstrasi Menuntut Pengunduran Diri Negosiator

Penolakan tidak hanya terjadi di media, tetapi juga di jalanan.

Kelompok garis keras menggelar demonstrasi besar di depan Kementerian Luar Negeri Iran dengan sasaran utama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen sekaligus negosiator utama Mohammad Bagher Ghalibaf.

Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, para demonstran menyerukan pengunduran diri kedua tokoh tersebut.

Mereka juga mengaitkan kesepakatan dengan kematian Pemimpin Tertinggi Iran sebelumnya yang tewas pada awal konflik tahun ini.

“Ghalibaf, Araghchi — bagaimana dengan darah pemimpin kami?” teriak para peserta aksi.

Khamenei Serukan Persatuan

Meningkatnya kritik memaksa lingkaran dekat Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, untuk turun tangan.

Akun-akun media sosial yang mewakili Khamenei kembali menyebarkan pesan lama yang menyerukan media agar tidak terlalu fokus pada kelemahan dan perbedaan internal.

Surat kabar Javan yang dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga mengkritik para pembicara dalam aksi-aksi protes yang dianggap mengabaikan arahan pemimpin tertinggi.

Media tersebut menuduh sebagian kelompok sedang menyebarkan benih perpecahan di tengah masyarakat.

Pemerintah Berusaha Redam Ketegangan

Ali Rabiei, pejabat yang dekat dengan Presiden Masoud Pezeshkian, memperingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi yang dapat memperdalam polarisasi.

Sementara kantor berita semi-resmi Tasnim menilai kritik terhadap pemerintah boleh dilakukan, namun harus disampaikan secara sopan dan konstruktif.

“Penghinaan yang ditujukan kepada sejumlah pejabat tidak dapat diterima, meskipun dilakukan oleh kelompok kecil,” tulis Tasnim.

Rezim Tetap Memegang Keputusan Akhir

Meski penolakan semakin terdengar, banyak analis menilai peluang kelompok garis keras untuk menggagalkan kesepakatan tetap terbatas.

Pemerintah Iran selama ini berusaha menunjukkan kesatuan sikap antara pemimpin tertinggi, presiden, parlemen, militer, dan kementerian luar negeri dalam menghadapi negosiasi dengan Amerika Serikat.

Namun para penentang khawatir kesepakatan tersebut akan menghapus keuntungan politik yang mereka klaim diperoleh Iran selama konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.

Di sisi lain, Iran tetap memiliki tradisi perdebatan politik yang relatif aktif di dalam sistem pemerintahannya. Berbagai faksi politik diperbolehkan menyampaikan pandangan berbeda selama tidak menentang fondasi utama Republik Islam dan otoritas pemimpin tertinggi.

Karena itu, meskipun suara penolakan terus bermunculan dan bahkan memicu perpecahan internal, keputusan akhir tetap berada di tangan struktur kekuasaan yang selama ini mengendalikan negara.

Para pengamat menilai rezim Iran masih memiliki kapasitas penuh untuk memastikan kesepakatan berjalan sesuai arah yang mereka tentukan, terlepas dari tekanan kelompok garis keras yang terus meningkat.