India Gagal Sahkan RUU Kuota Perempuan, Oposisi Tuding PM Modi Mainkan Peta Pemilu

RUU Tumbang, Politik Memanas

DIKSIMERDEKA.COM NEW DELHI – Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi gagal meloloskan RUU kuota perempuan India di parlemen. Selain itu, kegagalan ini menjadi yang pertama dalam 12 tahun kekuasaan Bharatiya Janata Party ( partai penguasa) dalam meloloskan amandemen konstitusi.

RUU tersebut sebelumnya digadang-gadang akan meningkatkan keterwakilan perempuan hingga sepertiga kursi parlemen. Namun demikian, polemik besar justru muncul di baliknya.

Oposisi: Ini Bukan Soal Perempuan

Perdebatan memanas karena RUU ini dikaitkan dengan agenda lain, yakni “delimitation” atau penggambaran ulang peta daerah pemilihan.

Oposisi langsung bereaksi keras.

“Kebenaran pertama adalah ini bukan RUU perempuan. Ini tidak ada hubungannya dengan pemberdayaan perempuan. Ini adalah upaya untuk mengubah peta pemilu India,” tegas Pemimpin Oposisi dari Partai Kongres Nasional India Rahul Gandhi.

Tuduhan “Serangan Demokrasi”

Tak hanya itu, kritik juga datang dari berbagai tokoh oposisi.

“Ini adalah serangan terbuka terhadap demokrasi,” kata Priyanka Gandhi Vadra yang juga petinggi Partai Kongres.

Selain itu, tudingan makin tajam.

“Pemerintah mencoba memaksakan perubahan peta pemilu lewat jalur belakang,” ujar Gaurav Gogoi.

Delimitation Jadi Biang Konflik

Delimitation menjadi isu paling sensitif.

Rencana ini akan menambah jumlah anggota parlemen dari 543 menjadi sekitar 850 kursi, berdasarkan data sensus 2011.

Namun demikian, wilayah selatan seperti Tamil Nadu dan Kerala menolak keras.

Mereka khawatir akan kehilangan pengaruh politik karena pertumbuhan penduduk yang lebih rendah dibanding wilayah utara.
Dengan kata lain delimitation bukan sekadar penataan ulang daerah pemilihan,oposisi melihat Pemerintah mengaitkan RUU kuota perempuan dengan rencana menggambar ulang peta pemilu berdasarkan jumlah penduduk, yang berpotensi menambah kursi bagi wilayah utara—basis kuat partai penguasa—sementara wilayah selatan bisa kehilangan pengaruh.

Karena itu, oposisi menilai kebijakan ini bukan murni untuk pemberdayaan perempuan, melainkan upaya terselubung untuk mengubah peta politik nasional, sehingga penolakan terhadap RUU lebih didorong kekhawatiran atas pergeseran kekuasaan daripada substansi kuota perempuan itu sendiri.

Ketimpangan Politik Mengancam

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan.

Wilayah utara yang lebih padat penduduk—basis kuat BJP diprediksi akan mendapat kursi lebih banyak.

Akibatnya, keseimbangan kekuasaan nasional bisa berubah drastis.

“Kita berisiko menciptakan tirani mayoritas demografis, di mana beberapa negara bagian besar bisa menentukan nasib seluruh negara,” tegas Shashi Tharoor.

Pemerintah Membela Diri

Di sisi lain, Modi tetap membela RUU tersebut.

“Jangan lewatkan kesempatan penting ini untuk memberikan kuota kepada perempuan. Jangan melihat ini dari sudut pandang politik, ini demi kepentingan nasional,” ujar Modi.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Amit Shah juga angkat suara.

“Setiap pemilih harus memiliki nilai yang sama, dan setelah perubahan ini, kami yakin hal itu bisa tercapai,” katanya.

Kuota Perempuan Jadi “Sandera Politik”

Namun demikian, kritik tetap mengalir.

“Mengaitkan kuota perempuan dengan delimitation sama saja menyandera aspirasi perempuan dalam salah satu agenda politik paling kontroversial,” tegas Shashi Tharoor.

Agenda Sosial atau Politik?

Kegagalan RUU kuota perempuan India membuka fakta baru.

Di satu sisi, pemerintah mengklaim ingin memperkuat peran perempuan. Namun di sisi lain, oposisi melihat ada agenda politik besar di baliknya.

Jika konflik ini terus berlanjut, reformasi penting justru bisa tertunda.