DIKSIMERDEKA.COM, BALI – Keputusan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk memberhentikan operasional Bus Trans Metro Dewata sangat disayangkan. Padahal saat ini, Bali tengah mengalami persoalan kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Sehingga transportasi publik dibutuhkan untuk menguraikan persoalan tersebut.

Awal tahun seharusnya menjadi hari yang menyenangkan bagi masyarakat Pulau Dewata. Setelah libur panjang di akhir tahun. Ini waktunya mereka kembali ke rutinitas. Ada yang bekerja, ada juga yang bersekolah. Transportasi publik jadi pilihan guna memperlancar mobilitas.

Namun, di tengah-tengah kesenangan tersebut, terdengar kabar bahwa salah satu transportasi publik yaitu Bus Trans Metro Dewata pamit dan berhenti beroperasi di Tahun 2025. Awalnya kabar tersebut tersiar di media sosial Instragram @transmetrodewata.

Dalam postingan tersebut dikatakan per 1 Januari 2025 Trans Metro Dewata akan berhenti beroperasi. Pihaknya pun mengucapkan terima kasih kepada para penumpang karena telah memilih Trans Metro Dewata sebagai transportasi yang menunjang mobilitas masyarakat.

Kabar tersebut semakin luas ketika media massa memberitakan pemberhentian Bus Trans Metro Dewata dan mencari tahu penyebab berhentinya Bus yang sudah empat tahun lalu lalang dan menemani mobilitas masyarakat Bali.

Di publik, pemberhentian Bus Trans Metro Dewata mendapat penolakan. Salah satu warga yang menolak Dyah Rooslina (51) bahkan membuat petisi yang sudah ditandatangani belasan ribu masyarakat.

Baca juga :  Bali Luncurkan QRIS Tap untuk Trans Metro Dewata dan Sarbagita

Rooslina mengatakan petisi itu dibuat untuk mempengaruhi keputusan pemerintah memberhentikan operasional Bus Trans Metro. Ia menilai, pemberhentian transportasi publik tersebut akan berdampak buruk bagi masyarakat. Terlebih, saat ini Bali kerap dilanda kemacetan.

Untuk itu, ia menilai transportasi publik diharapkan mampu menjadi alternatif bagi masyarakat agar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Senada dengan Rooslina, penolakan datang dari akademikus, salah satunya Putu Hermawati peneliti di bidang angkutan umum dari Politeknik Negeri Bali. Menurutnya pemberhentian ini sangat disayangkan.

Alih-alih memperbanyak koridor, pemerintah justru menghentikan operasional. Hermawati mengungkapkan melalui penelitian-penelitian yang telah dilakukan, layanan Trans Metro Dewata mestinya memiliki 34 koridor untuk mengoptimalkan akses transportasi publik di masyarakat. Namun, saat ini TMD baru memiliki 6 koridor.

Menanggapi ponalakan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta menegaskan bahwa penghentian operasi layanan Trans Metro Dewata mulai tahun 2025 merupakan keputusan Pemerintah Pusat.

Samsi mengatakan program ini sepenuhnya milik dan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Samsi menjelaskan bahwa Pemprov Bali baru diberitahu terkait penghentian program ini oleh Kemenhub untuk anggaran tahun 2025.

Baca juga :  Dishub Denpasar Rancang Bus Trans Metro Dewata Masuk Terminal Kreneng

Meminta Komitmen Pemerintah Pusat Urai Kemacetan di Bali

Dalam dua puluh tahun terakhir, Bali mengalami persoalan kemacetan yang luar biasa, terutama di daerah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Kemacetan ini muncul seiring dengan perkembangan industri pariwisata di Bali. Perkembangan ini berhasil mengundang belasan ribu wisatawan datang ke Bali setiap harinya, baik domestik atau luar negeri.

Seiring dengan kedatangan tersebut dan peningkatan pendapatan masyarakat Bali, pertumbuhan jumlah kendaraan di Bali pun naik signifikan. Pada tahun 2023 tercatat terdapat sekitar 5 juta lebih angka ini lebih besar ketimbang jumlah penduduk Bali yang hanya 4 juta lebih.

Adapun rincian kendaraan di Bali antara lain Bus (11.584), Trukk (176.882), Sepeda Motor (4.303.266), dan Mobil Penumpang (524.619).

Seiring dengan pertumbuhan kendaraan, mobilitas di jalan-jalan Bali pun mulai padat, terutama di central-central pariwisata seperti di Kuta, Canggu, Bandara, Sanur dan Ubud. Kondisi ini sempat menuai kritik baik dari masyarakat maupun wisatawan.

Pemerintah pun melakukan berbagai macam upaya mengurai kemacetan seperti perluasan jalan, pembangunan under pass, rekayasa lalu lintas dan pengadaan transportasi publik.

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Kementrian Perhubungan mulai melaunching Trans Metro Dewata sebagai salah satu transportasi publik di Bali.

Baca juga :  Gairahkan Transportasi Umum, Gubernur Koster Launching Trans Metro Dewata

Berbiaya murah dan pro mahasiswa serta dilengkapi dengan fasilitas memadai seperti AC dan kursi khusus disabilitas, anak dan perempuan hamil, Trans Metro Dewata bertujuan untuk mendorong masyarakat menaiki transportasi publik. Harapnya pengguna motor pribadi berkurang sehingga kemacetan dapat diuraikan.

Empat tahun lalu lalang melayani mobilitas masyarakat Bali dari 2020-2024, Trans Metro Dewata berhasil menumbuhkan budaya naik transportasi publik secara perlahan. Bus ini dimanfaatkan tidak hanya oleh masyarakat Bali, namun juga wisatawan.

Bali betul-betul terbantu dengan keberadaan Bus Trans Metro Dewata. Meskipun tidak langsung signifikan mengurangi kendaraan pribadi, setidaknya Bus Trans Metro Dewata berhasil menciptakan budaya naik transportasi publik yang selama ini sudah mulai hilang di Bali.

Untuk itu, alih-alih menghentikan operasional Trans Metro Dewata, pemerintah seharusnya memperluas koridor sehingga Bus ini dapat menjawab persoalan mobilitas masyarakat. Pemerintah seharusnya tetap mempertahankan keberadaan bus ini agar kemacetan di Pulau Dewata dapat terurai. Hal ini juga penting untuk menjaga wajah Bali tetap indah.

Bukanya pemerintah pusat selama ini telah mendapat banyak keuntungan dari industri pariwisata Bali. Untuk itu, seharusnya pemerintah pusat berani berinvestasi lebih bagi Bali salah satunya tetap mempertahankan operasional Trans Metro Dewata.

Penulis: Agus Pebriana