DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) segera bergerak cepat untuk mengimplementasikan Perpres Tanggung Jawab Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo.

Salah satu dari gerak cepat itu dengan mengundang seluruh stakeholders pers nasional duduk bersama menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S), Rabu (21/02/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, Lembaga Penyiaran Publik, serta asosiasi swasta yang salah satunya diwakili oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan lembaga lainnya.

Baca juga :  Sejalan dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Koster dan Bappenas Teken MoU

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko mengatakan salah satu pilar transformasi yang akan dibangun adalah demokrasi, di mana pers merupakan pilar keempatnya dan sudah menunjukkan peran dalam memberikan konstribusi bagi perkembangan bangsa.

“Dalam perjalanannya, ada tantangan luar biasa bagi pers yaitu terkait teknologi dan semakin mendominasinya media massa serta munculnya teknologi buatan AI yang secara tidak langsung berdampak pada pers mainstream,” kata Bogat.

Kedepan tambahnya, Bappenas menginginkan pers memiliki peran yang lebih dominan dan bermakna melalui tantangan yang ada, pers harus bertransformasi.

Baca juga :  Kunker ke Bali, Bappenas Terima Paparan Khasiat Arak Bali Obati Covid-19

Pertemuan pertama ini kemudian diisi dengan diskusi hal-hal apa saja yang perlu dirumuskan untuk dimasukan ke dalam rekomendasi kebijakan pembangunan media massa yang BEJO’S. Diskusi dipandu oleh Plt Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Nuzula Anggeraini.

Di sesi pertama, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan bahwa sejauh ini Dewan Pers tengah merumuskan rekomendasi terkait keselamatan kerja terutama pelecehan seksual di dunia kerja terhadap wartawan/wartawati. Dan juga keluhan tentang perbedaan jumlah media yang berbeda antara data PWI, Dewan Pers, dan organisasi lainnya.

Ninik juga menyoroti tentang verifikasi media dan wartawan, di mana diharapkan seluruh media yang ada di Tanah Air bisa mengikuti verifikasi yang dibuat oleh Dewan Pers dan kewajiban sertifikasi bagi pekerja pers untuk melahirkan pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga :  Pemprov Dukung Pengembangan Industri Dirgantara di Bali

Hal lainnya yang menjadi sorotan masyarakat pers, termasuk JMSI, adalah pernyataan Presiden Joko Widodo tentang keberlanjutan perusahaan media, yaitu belanja iklan kementerian dan lembaga pemerintahan yang sebaiknya lebih memprioritasan media nasional ketimbang media global.

Disamping itu, kerja sama yang adil antara perusahaan pers dengan platform digital yang semakin hari dirasa kian mendominasi pemberitaan yang belum bisa dipastikan pertanggungjawabannya.

Editor: Agus Pebriana