DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai pola pembangunan infrastruktur di Bali selama ini tidak lagi relevan untuk menjawab kebutuhan sebagai destinasi pariwisata dunia.

Ia menegaskan, Bali membutuhkan pendekatan khusus dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga agar Bali tidak tertinggal dengan destinasi pariwisata lainya, terutama di Asia Tenggara.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (08/04/2026).

Lasarus yang merupakan politisi PDI Perjuangan mendorong Bali diberikan “privilege” atau perlakuan khusus dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut Lasarus, pembangunan Bali tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Jika tetap menggunakan pola pembangunan infrastruktur pada umumnya, Bali dinilai tidak akan mampu mengejar ketertinggalan di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata.

Baca juga :  Rp4,5 Triliun untuk 100 Km Pantai Bali, Lasarus Pastikan Breakwater Jadi Jurus Jaga Kuta

“Bali ini tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Harus ada program terintegrasi antara kementerian dan lembaga. Kalau tidak, kebutuhan perkembangan Bali tidak akan terjawab,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan antara kontribusi besar Bali terhadap perekonomian nasional dengan manfaat yang kembali ke daerah tersebut.

Bali disebut menyumbang pendapatan besar pada PDRB, namun tidak mendapatkan penguatan yang sepadan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kenyamanan masyarakatnya.

Lasarus mengatakan sebagai daerah pariwisata, Bali menikmati dampak positif ekonomi, namun juga harus menanggung berbagai dampak negatif dari tingginya kunjungan dan aktivitas pariwisata.

“Jangan sampai Bali hanya menjadi objek yang terus dieksploitasi untuk meningkatkan PDRB nasional, tetapi tidak mendapatkan kekuatan untuk bertahan,” tegasnya.

Baca juga :  Koster Usulkan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur Strategis ke Komisi V DPR RI

Lasarus pun mengingatkan, jika kondisi tersebut terus berlanjut, bukan tidak mungkin Bali akan kehilangan daya tariknya.

“Kalau masyarakat sudah merasa tidak nyaman, mereka bisa pergi. Jangan sampai itu terjadi di Bali,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam paparanya, Gubernur Koster menyampaikan posisi strategis Bali sebagai tulang punggung pariwisata. Ia mengatakan jumlah wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara total wisatawan domestik dan mancanegara mencapai sekitar 16,3 juta orang.

Menurut Koster, dengan kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing di Bali mencapai sekitar Rp176 triliun. Angka tersebut menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.

“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, kontribusinya sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegasnya.

Baca juga :  Gubernur Koster Mohon Dukungan ke Komisi V DPR-RI Terkait Renovasi Stadion Kapten I Wayan Dipta

Ia memaparkan sejumlah persoalan mendesak, mulai dari abrasi pantai, kemacetan, krisis air bersih, persoalan sampah, hingga keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan.

Koster mengusulkan percepatan pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, hingga pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.

Menurutnya, lonjakan kendaraan dari Jawa ke Bali saat musim libur dan hari raya kerap menyebabkan kemacetan parah akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan penyeberangan.

“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujarnya.

Reporter: Agus Pebriana