DIKSIMERDEKA.COM SENAYAN Ketok palu Senayan kembali bergema. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya sepakat memuluskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Selasa (29/9) di Jakarta.

Dengan postur belanja negara yang membengkak hingga menembus angka Rp4.106,3 triliun, APBN kali ini memikul beban berat. Anggaran raksasa ini dipaksa menjadi ‘tameng’ untuk meredam hantaman ketidakpastian ekonomi global, sekaligus ‘mesin pendorong’ bagi sederet program prioritas nasional yang kelewat ambisius.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara yang hadir mewakili Presiden, langsung melempar puji-pujian atas kebaikan hati parlemen yang memuluskan rancangan ini.

“Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas dukungan dan persetujuannya terhadap RAPBN 2027 untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan ini merupakan hasil dari proses pembahasan yang sangat dinamis dan konstruktif antara Pemerintah dan DPR,” ungkap Suahasil saat membacakan Pendapat Akhir Pemerintah.

Belanja Jumbo vs Ancaman Utang Baru

Meski panggung politik di Senayan dipenuhi senyum kesepakatan, ujian sesungguhnya baru akan dimulai di lapangan. Suahasil boleh saja mengklaim fundamental ekonomi Indonesia masih bertulang besi, teruji fleksibel dan responsif sepanjang 2026 dalam menangani bencana hingga menjaga daya beli. Namun, kehati-hatian wajib ditegakkan.

“Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, arsitektur RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu merespons ketidakpastian global dan mempercepat agenda pembangunan nasional, tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal,” terang Menkeu.

Secara hitung-hitungan, dompet negara menargetkan pendapatan sebesar Rp3.435,1 triliun. Jika disandingkan dengan belanja negara yang jor-joran di angka Rp4.106,3 triliun, jelas ada defisit menganga sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Lubang defisit ini dipastikan akan ditambal lewat jalur pembiayaan—yang sering kali berarti tambahan utang—sebesar Rp671,2 triliun.

Pemerintah berjanji, triliunan rupiah yang berputar ini tidak akan menguap sia-sia. “Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” terang Menkeu.

Dana raksasa ini akan disebar ke berbagai sektor krusial. Pendidikan mendapat jatah Rp824,0 triliun, perlindungan sosial disiram Rp539,7 triliun, dan ketahanan pangan diberi Rp195,3 triliun. Transfer ke Daerah juga disiapkan tak kalah gendut, yakni Rp735,0 triliun.

“APBN dan APBD menjadi satu kesatuan, bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang semakin nyata dan merata bagi masyarakat. Sinergi pusat dan daerah diarahkan untuk membangkitkan ekonomi, melindungi rakyat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote,” paparnya merayu publik.

Target Makro Ambisius: Pertumbuhan 6 Persen hingga Rupiah Tembus Rp17.500

Anggaran APBN 2027 ini juga bertumpu pada asumsi dasar ekonomi makro yang patut dikritisi tingkat realisasinya. Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi setinggi 6,0 persen dan inflasi ditekan di 2,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun dipatok di kisaran 6,9 persen. Yang paling menjadi sorotan adalah patokan nilai tukar rupiah yang melemah di kisaran Rp17.500 per dolar AS.

Sementara dari sektor energi, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok US$75 per barel, lifting minyak 612,5 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Pemerintah juga mempertaruhkan janji manis pengentasan kemiskinan yang ditargetkan melandai ke 6,0-6,5 persen, dan tingkat pengangguran terbuka ditekan ke 4,30-4,87 persen.

Segala megaproyek dan klaster prioritas, mulai dari kedaulatan pangan, makan bergizi, hilirisasi, hingga pembangunan desa, kini menanti eksekusi tanpa kebocoran di tengah jalan.

“Ke depan, Pemerintah mengharapkan dukungan dan kerja sama dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengawal pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2027. Dengan sinergi yang kuat, kami yakin APBN 2027 dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan, dan akselerasi meningkatkan kesejahteraan,” pungkas Suahasil menutup pembicaraannya di Senayan.