DIKSIMERDEKA.COM,MEDAN-Bencana sudah lewat, tapi luka ekonominya masih menganga. Anggota Komisi XI DPR RI, Martin Manurung, minta pemerintah jangan setengah hati. Pemulihan ekonomi di wilayah terdampak harus tegas, cepat, dan tepat sasaran. Bukan tambal sulam.

Dalam Kunjungan Kerja Reses di Sumatera Utara, Martin menegaskan pendataan dampak bencana hingga Maret harus presisi. Fokusnya jelas: wilayah paling parah alias the hardest hit.

“Di beberapa titik, bukan cuma rumah yang rusak. Ladang habis, toko lenyap, lanskap berubah total. Kalau kondisinya begitu, restrukturisasi atau grace period nggak cukup. Harus langsung write-off,” tegasnya.

Jangan Disamaratakan!

Legislator dari Dapil Sumatera Utara II ini mencontohkan wilayah di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Menurutnya, daerah-daerah itu tak bisa diperlakukan sama dengan wilayah yang hanya terdampak ringan.

Baca juga :  DPR Tetapkan 5 Anggota Dewan Komisioner OJK Baru, Friderica Widyasari Dewi Jadi Ketua

“Yang paling parah harus dijawab paling cepat,” sentilnya.

Martin mengingatkan, titik terdampak berat itu jumlahnya terbatas dan spesifik. Artinya, pemerintah dan otoritas keuangan bisa langsung bikin kebijakan khusus. Tak perlu menunggu skema bertahap yang ujung-ujungnya bikin warga makin megap-megap.

Usaha Lama Tak Bisa Bangkit Lagi

Realitas di lapangan, kata dia, banyak warga tak mungkin kembali ke usaha lama. Kondisi geografis sudah berubah. Sawah tertimbun, lahan bergeser, akses putus.

Karena itu, pemulihan tak cukup hanya soal kredit. Perlu reorientasi ekonomi lewat pelatihan dan pendampingan. Warga harus dibantu mencari model usaha baru yang realistis dengan kondisi terkini.

Baca juga :  DPR Tegaskan Tidak Ada Pengesahan RUU HIP dan ‘Omnibus Law’

ATM Ada, Sinyal Mati

Soal sistem pembayaran, Martin mengapresiasi langkah cepat Bank Indonesia dalam menjaga distribusi uang tunai dan penukaran uang rusak. Tapi dia mengingatkan: uang saja tak cukup.

“ATM ada, tapi jaringan belum pulih, tetap nggak bisa dipakai. Harus koordinasi dengan penyedia telekomunikasi seperti Telkomsel atau alternatif seperti Starlink. Ini kerja lintas sektor,” katanya.

Ia juga mengapresiasi koordinasi BI dengan Pertamina soal pasokan BBM untuk genset. Namun, menurutnya, koordinasi harus diperkuat agar layanan keuangan benar-benar normal, bukan sekadar simbolis.

Dana Siap Pakai, Tapi Realisasi Minim?

Di sisi fiskal, Martin tak sungkan melontarkan kritik. Penjelasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dinilai belum detail. Ia menyoroti realisasi Dana Siap Pakai (DSP) yang baru sekitar Rp32 miliar dari total Rp4,8 triliun.

Baca juga :  ICW Temukan 13 Calon Komisioner Komisi Informasi Pusat Diduga Berafiliasi Politik dan Bisnis

“Angkanya nggak sebanding dengan kerusakan di lapangan. Kalau Rp60 triliun disiapkan, harus jelas sumber dan alokasinya,” tegas politisi Partai NasDem itu.

Komisi XI, kata dia, akan memanggil Menteri Keuangan di Jakarta untuk membahas desain kebijakan pemulihan jangka menengah dan panjang yang konkret, terukur, dan langsung terasa dampaknya.

“Darurat sudah lewat. Sekarang waktunya kebijakan pemulihan yang tegas dan tepat sasaran. Jangan cuma wacana,” pungkas Martin.