DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Bali menyatakan kesiapan penuh menjadi provinsi pelopor Digital Public Infrastructure (DPI) di Indonesia. Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dalam mengintegrasikan sistem digital pemerintahan di seluruh kabupaten dan kota.

“Digitalisasi pemerintahan terutama untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di tingkat pemerintah supaya terkelola dengan baik. Itu akan kami tindaklanjuti melalui rapat koordinasi Sabtu ini. Saya kira segera tuntas di kabupaten/kota di Bali,” tegas Koster di Denpasar, Kamis (26/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) berbasis DPI Wilayah VII yang digelar di Gedung Kerta Sabha, Denpasar. Rakor dipimpin Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, dan dihadiri seluruh bupati serta wali kota se-Bali.

Baca juga :  Mulai Tahun 2021 Gubernur Koster Akan Seimbangkan Struktur Ekonomi Bali

Bagi Bali, transformasi digital bukan sekadar proyek teknologi, melainkan fondasi baru tata kelola pemerintahan. Integrasi sistem dinilai akan memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi anggaran, sekaligus mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.

Luhut Binsar Panjaitan memastikan uji coba digitalisasi bansos berbasis DPI di Bali akan segera berjalan. Secara nasional, Bali menjadi provinsi kedua setelah Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan model integrasi sistem digital pemerintahan secara terstruktur.

“Bali, satu provinsi dari sekian provinsi. Tapi kita ambil Bali, ini ada delapan kabupaten dan satu kota,” ujar Luhut.

Baca juga :  Antisipasi Penyebaran Omicron, Gubernur Koster Pimpin Rakor Penguatan Prokes

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi digital di lingkungan pemerintahan, mulai dari daerah hingga kementerian. Selama ini, ribuan aplikasi tersebut berjalan sendiri-sendiri tanpa sistem integrasi yang solid.

Pemerintah pusat kini menargetkan seluruh aplikasi itu terhubung dalam satu sistem terpadu berbasis Artificial Intelligence (AI). Model yang diuji di Banyuwangi disebut akan menjadi referensi nasional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.

Transformasi digital ini direncanakan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Sebelumnya, pada April 2026, uji coba akan diperluas ke 200 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan target 200 juta penduduk memiliki akses ke aplikasi digital terpadu tersebut.

Baca juga :  Gubernur Koster Letakkan Batu Pertama Pembangunan Jalan Shortcut Titik 7 dan 8 Singaraja-Mengwitani

Rakor di Denpasar juga dihadiri perwakilan Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta United in Diversity. Fokus pembahasan meliputi kesiapan wilayah, tahapan operasional, dan pembagian peran antar pemangku kepentingan.

Dengan langkah ini, Bali diposisikan sebagai laboratorium transformasi digital pemerintahan di tingkat provinsi. Jika berhasil, Pulau Dewata tidak hanya menjadi destinasi wisata dunia, tetapi juga contoh nasional dalam membangun Digital Public Infrastructure yang terintegrasi dan modern.