DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Heru Tarsila resmi dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali menggantikan Muhammad Masykur, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (25/03/2024).

Pengukuhan ini secara langsung dihadiri oleh Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Turut hadir Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya wibawa dan Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Bali mengatakan BPKP merupakan mitra strategis Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Baca juga :  Unud Gandeng BPKP Bali Luncurkan Program Magang Bersertifikat MBKM

Ia menjelaskan selama ini BPKP telah membantu meningkatkan kompetensi pengawasan serta bersama-sama pengawas interen melakukan pendampingan ke OPD dengan cara sosialisasi, bimbingan dan konsultasi.

“Atas itu semua, Bali berhasil mendapatkan apresiasi. Kemudian, capaian pembangunan Bali tahun 2023 dapat dikatakan (status) baik sekali. Sebagaimana tergambar dalam target indikator makro pembangunan Bali,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Heru Tarsila mengatakan dalam kacamata BPKP, Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki skor tertinggi baik dari pencegahan korupsi, laporan keuangan, dan manajemen resiko.

Baca juga :  Unud Gandeng BPKP Bali Luncurkan Program Magang Bersertifikat MBKM

Untuk itu, dirinya pun hanya akan melanjutkan dan meningkatkan capaian tersebut, terutama mendorong penggunaan manajemen resiko dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan amanat Perpres 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional.

“Bukan berarti Pemda (di Bali) belum menerapkan manajemen resiko. Tapi secara struktur memang kita harus bangun lebih kokoh,” terangnya.

Ia pun menargetkan indeks penggunaan manajemen resiko dapat ditingkatkan dari saat ini dilevel 3 menjadi level 4. Dengan cara mendorong pemerintah daerah mengedepankan penggunaan manajemen resiko disetiap perencanaan pembangunan.

Baca juga :  Unud Gandeng BPKP Bali Luncurkan Program Magang Bersertifikat MBKM

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah mengatakan dalam rangka mengawal kegiatan pembangunan Bali, BPKP telah melakukan sejumlah program yaitu review kepatuhan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penanganan inflasi daerah, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan daerah, dan desa.

Sally Salamah menjelaskan pengawasan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang dilakukan BPKP mencakup pembangunan SDM yang berkualitas, pengawasan pembangunan infrastruktur dan konektifitas, pengawasan pembangunan ekomoni, serta pengawasan pembangunan pemerintah yang bersih.

Reporter: Agus Pebriana