DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Bali mematok target masuk tiga besar pada Pemilu 2029. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Demokrat I Made Mudarta.

Target tersebut bukan perkara mudah. Demokrat harus bersaing dengan partai-partai yang memiliki basis politik kuat di Bali, seperti PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Jika berhasil masuk tiga besar, Demokrat akan mengulang kesuksesan pada Pemilu 2009. Kala itu, Demokrat berhasil meraih 10 kursi DPRD Bali dan menjadi salah satu kekuatan politik utama di Pulau Dewata. Perolehan Demokrat hanya berada di bawah PDI Perjuangan dengan 24 kursi dan Partai Golkar dengan 12 kursi.

Namun, capaian tersebut tidak mampu dipertahankan. Pada Pemilu 2014, jumlah kursi Demokrat turun menjadi delapan. Lima tahun kemudian, perolehan tersebut kembali merosot menjadi empat kursi pada Pemilu 2019.

Tren penurunan berlanjut pada Pemilu 2024. Demokrat hanya mampu memperoleh tiga kursi DPRD Bali.

Kader senior sekaligus mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Putu Suasta, menilai kemerosotan tersebut tidak terlepas dari minimnya kehadiran kader Demokrat dalam isu-isu publik.

Menurut dia, Demokrat perlu lebih aktif menyuarakan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, mulai dari lingkungan, UMKM, upah buruh, ketenagakerjaan hingga persoalan sampah.

Suasta menilai tingkat literasi politik masyarakat saat ini semakin tinggi. Karena itu, keberadaan partai politik tidak cukup hanya terlihat menjelang pemilu.

“Kesadaran orang itu semakin meningkat. Kalau pembelaan publik (Demokrat) bagus, maka orang akan hormat,” kata Suasta, Rabu (9/9/2026).

Menurut dia, keterlibatan Demokrat dalam berbagai persoalan publik dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Kehadiran tersebut pada akhirnya berpotensi meningkatkan elektabilitas partai menjelang Pemilu 2029.

“Pengurus-pengurus Demokrat harus turun melakukan pembelaan publik,” ujarnya.

Berhadapan Skeptisisme Publik Terhadap Parpol

Sementara itu, pengamat politik Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) I Nyoman Subanda melihat tantangan Demokrat mengerek kursi partai akan dihadapkan pada masyarakat yang mulai cenderung skeptis terhadap partai politik maupun pemerintah.

Sikap tersebut muncul akibat berbagai persoalan, mulai dari kasus korupsi, kebijakan yang dinilai tidak efektif, janji politik yang belum terealisasi, hingga persoalan pengangguran dan kondisi ekonomi.

Untuk itu, agar mampu dilirik publik yang dominan skeptis, menurut Subanda, Demokrat harus melakukan pembenahan dengan kerja nyata di tengah masyarakat.

Di samping skeptisme, peluang Demokrat untuk mengerek kursi partai di DPRD Bali juga menghadapi tantangan lainya. Salah satunya karena saat ini, Demokrat tidak menjadi kekuatan politik dominan di pemerintahan daerah.

Subanda mengatakan posisi Demokrat kalah dari PDI Perjuangan yang masih memiliki basis politik kuat di tingkat legislatif dan eksekutif, sementara Partai Gerindra memiliki posisi strategis karena menjadi kekuatan utama di pemerintahan pusat.

“Posisi Demokrat itu ada di partai tengah,” katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu(9/9/2026).

Menurut dia, posisi tersebut membuat Demokrat tidak memiliki daya tarik sebesar partai yang menjadi penguasa di tingkat daerah maupun pusat.

Kondisi itu berbeda dengan era ketika Demokrat memperoleh lonjakan suara pada Pemilu 2004 dan 2009. Kala itu, figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi salah satu faktor penting yang mengangkat elektabilitas Demokrat di Bali.

“Yang dulu itu karena ada SBY. SBY dianggap figur yang layak menjadi presiden. Itu yang menyebabkan Demokrat muncul dan hebat, tingkat elektabilitasnya tinggi karena ada SBY,” ujarnya.

Situasi tersebut, menurut dia, belum terlihat pada Demokrat saat ini. Figur Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai belum memberikan efek elektoral sebesar SBY.

“Kalau sekarang, efek-efek itu tidak ada,” katanya.

Lebih lanjut, Subanda menilai sikap Demokrat di DPRD Bali yang cenderung tidak mengambil posisi tegas sebagai oposisi atau bagian dari pemerintah juga menjadi faktor tidak diliriknya Demokrat oleh publik. Meskipun ia menilai pengaruhnya sedikit.

“Pengaruh sikap politik tersebut ada, tetapi relatif kecil. Persoalan yang lebih penting adalah sejauh mana Demokrat mampu menunjukkan kerja konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” terangnya.

Karena itu, Demokrat dinilai perlu mulai membangun kerja politik dari sekarang, bukan menunggu momentum menjelang Pemilu 2029.

Program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, advokasi terhadap persoalan publik, serta aktivitas sosial yang konsisten dinilai lebih penting daripada sekadar membangun citra melalui pernyataan politik.

“Masyarakat sudah cerdas dan kritis. Semua bisa mengetahui apa saja melalui media sosial. Kalau hanya retorika, malah bisa dibully. Tetapi kalau ada aktivitas, kegiatan, dan hal-hal yang diperjuangkan, masyarakat akan mendapatkan simpati,” ujarnya.

Perkuat Komunikasi Politik

Pengamat politik Universitas Warmadewa I Nyoman Wiratmaja menilai Demokrat memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk memperkuat kembali fungsi politik agar dapat dilirik publik dan mengerek perolehan kursi si DPRD Bali.

Salah satu hal yang perlu dilakukan menurut Wiratmaja adalah memperkuat komunikasi politik dengan masyarakat.

Menurut dia, komunikasi politik penting untuk membangun kepercayaan pemilih. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sikap dan kerja partai yang dapat dilihat secara langsung melalui praktik politik di lapangan.

Komunikasi politik juga menjadi ruang bagi partai untuk menguji sekaligus menyeleksi kader yang nantinya akan didorong dalam pemilu legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.

“Rakyat berhak mengangkat dan mengontrol pemerintah. Partai Demokrat harus mau dan mampu menjadi jembatan sebagai jalur akses politik yang dapat dipercaya,” katanya.

Reporter: Agus Pebriana