JAKARTA DIKSIMERDEKA.COM – Rencana program revitalisasi puluhan ribu sekolah pada 2026 mendadak jadi sorotan tajam di Senayan. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mencium ada kejanggalan atau setidaknya ‘miss-komunikasi’ kelas berat terkait data Kementerian PPN/Bappenas yang menyodorkan angka fantastis: 71.744 sekolah sebagai penerima bantuan.

Masalahnya, angka tersebut beda jauh bak bumi dan langit dengan data yang selama ini digodok dan dipegang oleh Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Anggota Banggar DPR RI, MY Esti Wijayati, tak buang waktu untuk langsung ‘menembak’ persoalan ini dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Pjs Gubernur BI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurut Esti, selama pembahasan berbulan-bulan di Komisi X, plot anggaran revitalisasi senilai Rp14 triliun itu jatahnya dialokasikan hanya untuk sekitar 11.000 sekolah. Tiba-tiba, muncul angka 71.744 sekolah dalam paparan Bappenas.

Baca juga :  Implementasi Perpres Jurnalisme Berkualitas, Kementrian Bapenas Temukan Stakeholder Pers Nasional

“Di dalam paparan yang saya terima, capaian sektor pendidikan ada 71.744 sekolah menerima bantuan revitalisasi pada tahun 2026. Anggaran yang di Dikdasmen itu Rp14 triliun untuk 11.000 sekolah. Berbulan-bulan kami tanya tidak pernah ada jawaban. Apakah benar 71.000 ini? Kita tidak menginginkan angka besar tapi kita tidak tahu faktanya,” cecar Esti.

Jangan Cuma Klaim, Buktikan Datanya!

Bagi wakil rakyat, lompatan angka ini sangat krusial. Esti mendesak pemerintah tak sekadar memberi penjelasan mengambang atau berlindung di balik asumsi. Ia menuntut bukti konkret by name by address sekolah mana saja yang diklaim masuk dalam daftar 71 ribu tersebut. Jangan sampai indikator pembangunan yang dipamerkan pemerintah cuma manis di atas kertas tapi tidak sinkron dengan fakta di lapangan.

Mendapat cecaran keras tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung pasang badan. Ia menepis keraguan dan menjamin bahwa data 71.744 sekolah itu bukan angka siluman. Menurutnya, lonjakan jumlah itu terjadi lantaran ada penambahan anggaran yang ditarik hingga akhir 2026, yang mana kemungkinan informasinya belum ter-update di meja Komisi X.

Baca juga :  Mampu Beradaptasi, Kepala Bappenas Optimistis Perekonomian Indonesia Makin Baik

“Valid Pak, itu anggaran sudah ditambahkan menjadi 71.000 sampai akhir tahun nanti. Mungkin anggaran yang waktu diskusi dengan Ibu yang belum ditambah. Kalau Ibu mau datanya, kami punya datanya nanti Pak Dirjen Anggaran bisa memberikan data sekolah yang mana saja,” jawab Purbaya meyakinkan.

Perintah Said Abdullah: Buka Data Terang Benderang di Panja

Tak mau masalah perbedaan data ini berlarut menjadi bola liar, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah langsung mengambil jalan tengah. Ia menginstruksikan agar dilakukan verifikasi silang dan buka-bukaan data antara Komisi X, Kemendikdasmen, dan Ditjen Anggaran Kemenkeu agar semuanya terang benderang.

Baca juga :  Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah Dukung Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun

“Ada dua hal. Yang pertama minta tolong Komisi X rapat dengan Menteri Dikdasmen. Memastikan angka yang dari Bappenas kali ini cocok atau tidak. Kalau memang tidak cocok nanti di Panja kita bahas lebih dalam. Pak Dirjen Anggaran juga siap menyampaikan datanya,” tegas Said.

Sebagai catatan tambahan, dalam peta jalan Bappenas, percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan sarana prasarana memang dipatok sebagai prioritas utama. Misi besar ini bakal disokong Anggaran Pendidikan 2027 yang angkanya super jumbo, yakni mencapai Rp820,9 triliun. Anggaran raksasa ini juga akan diarahkan untuk membangun Sekolah Unggulan Terintegrasi (SUG) dan Sekolah Rakyat (SR).

Kini publik tinggal menunggu pembuktian, benarkah 71 ribu sekolah itu akan benar-benar dipoles fisiknya, atau data tersebut masih akan terkoreksi di meja Panja?