DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Anggota Komisi I DPRD Kota Denpasar Yonathan Andre Baskoro menilai persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat selama dua tahun terakhir.

Ia mengatakan berbagai aduan yang diterima sebagai anggota dewan didominasi permintaan perbaikan jalan lingkungan, jalan utama, hingga sistem drainase yang dinilai belum mampu mengatasi potensi banjir di sejumlah wilayah.

Memasuki dua tahun masa jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Denpasar, Yonathan mengatakan dirinya terus mengawal setiap aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD harus mampu memastikan setiap kebutuhan masyarakat mendapat perhatian dan solusi.

“Puji syukur selama dua tahun ini saya sudah bekerja semaksimal mungkin. Walaupun mungkin belum semuanya bisa sempurna 100 persen, saya tetap berkomitmen melanjutkan fungsi pengawasan agar semua keluhan masyarakat bisa ditindaklanjuti hingga dieksekusi oleh pemerintah,” ujar Yonathan, Minggu (2/8/2026).

Ia mengungkapkan, persoalan infrastruktur masih mendominasi laporan yang diterimanya. Selain perbaikan jalan, masyarakat juga banyak menyampaikan aspirasi terkait normalisasi drainase untuk mengantisipasi genangan dan banjir saat musim hujan.

Menurut Yonathan, percepatan pengerjaan infrastruktur perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama menjelang datangnya musim hujan. Penanganan titik-titik rawan banjir dinilai harus diprioritaskan agar dampaknya tidak semakin meluas.

Berdasarkan hasil reses yang tercatat dalam sistem e-Pokir, terdapat 78 usulan masyarakat yang telah diajukan. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 hingga 70 persen telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih terus dikawal agar dapat direalisasikan.

Di luar usulan resmi melalui e-Pokir, Yonathan menyebut masih ada ratusan aduan masyarakat yang disampaikan secara langsung. Seluruh laporan tersebut, kata dia, tetap menjadi perhatian untuk diperjuangkan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kalau aduan di luar sistem jumlahnya ratusan. Semuanya tetap kami tampung dan perjuangkan,” katanya.

Yonathan menargetkan seluruh usulan yang telah masuk melalui e-Pokir dapat terealisasi sebelum masa jabatannya berakhir. Di samping menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, ia juga terus mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui kursus bahasa Inggris dan bahasa Jepang gratis yang telah digelar sejak 2016.

Program tersebut telah diikuti sekitar 2.500 peserta dari berbagai kalangan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing masyarakat.

Reporter: Agus Pebriana