DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Pemerintah Provinsi Bali akan mencari sumber-sumber pendapatan baru selain sumber pendapatan yang sudah ada. Melalui langkah ini diharapkan dapat mendanai program-program pembangunan infrastruktur, pemajuan kebudayaan dan desa adat. 

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra, saat ditemui di Kantor DPRD Usia mengikuti Sidang Paripurna ke-36 tentang Jawaban Gubernur Bali terkait pandangan umum Fraksi atas Raperda Provinsi Bali tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, Senin (17/10/2022).

Menurut Dewa Made Indra, sumber sumber pendapatan daerah Bali saat ini berasal dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pembagian pajak rokok, PAD asli, serta retribusi, dan pajak bagi hasil BBM, ditambah dengan Dana transfer dari Pusat. 

Baca juga :  Kadin Siap Dukung Program Pemprov Bali

“Dana ini kalau dijumlahkan, dibandingkan dengan program-program besar yang dirancang oleh bapak Gubernur tidak cukup karena itu beliau mencari sumber-sumber pendanaan lain yang lebih besar, lebih strategis, yang bisa membiayai program-program beliau yang sangat besar,” terangnya.

Lebih lanjut, sumber-sumber pendapatan baru ini didapat dari optimalisasi pendapat dari aset dengan cara mereview pola kerjasama aset dengan pihak-pihak lain untuk ditinjau kembali apakah masih sesuai dengan perkembangan zaman atau sudah tidak relevan. 

“Beliau (Gubernur Bali) melakukan review dan ternyata beberapa bisa  berhasil mendatangkan pendapatan yang cukup signifikan,” kata Dewa Made Indra.

Disamping itu, menurutnya, Gubernur  Bali juga tengah mengoptimalisasi pendapat dari kontribusi pariwisata dan retribusi perairan. Hal ini tidak terlepas bahwa Bali memiliki kawasan konservasi perairan yang harus dijaga. Secara regulasi dimungkinkan untuk dikenakan retribusi kepada para wisata.

Baca juga :  Perkuat Penyelenggaraan Pemerintahan, Gubernur Koster Jalin Kesepakatan Bersama BPKP Bali

“Regulasi memungkinkan untuk mengenakan retribusi kepada para wisatawan. Dimana sudah ditugaskan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalisasi itu. Untuk Perdanya (Peraturan Daerah, red) sudah ada dan tinggal dilaksanakan. Kalau ini bisa digali dengan baik akan membawa pendapatan yang cukup,” paparnya.

Dewa Made Indra menambahkan sumber pendapatan lainnya yang juga sedang dibuat adalah pariwisata digital. Sebagaimana diketahui Bali memiliki potensi pariwisata yang besar akan tetapi belum digali secara optimal. 

Baca juga :  Gandeng Komunitas, Pemprov Bali Tampilkan Pergelaran Seni Virtual “Bung Karno Dan Bali”

“Kalau berbicara tentang pariwisata kan PHR. Untuk PHR sendiri kan kabupaten/kota. Sekarang sudah dielaborasi oleh bapak Gubernur supaya ada sumber pendapatan yang bisa dikelola oleh Provinsi tanpa mengurangi hak Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Menurut Made Indra, jika tidak ada sumber-sumber pendapatan baru yang diciptakan oleh Gubernur Bali, maka APBD Provinsi Bali akan stagnasi dari tahun ke tahun sehingga mempengaruhi kemampuan pembangunan Bali. 

Berkaitan dengan tahun 2023 yang diprediksi akan terjadi resesi serta inflasi, Dewa Made Indra mengatakan bahwa postur APBD tahun 2023 sudah mengantisipasi atau merespon hal tersebut. “Setiap anggaran baik APBD atau APBN pasti akan merespon itu semua. Harus bisa,” tandasnya. (gus)