Membaca Ulang Makna Pengangguran

𝐷𝑒𝑤𝑎 𝑃𝑢𝑡𝑢 𝐴𝑑𝑖 𝑊𝑖𝑏𝑎𝑤𝑎

𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐌𝐞𝐦𝐚𝐡𝐚𝐦𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠𝐠𝐮𝐫𝐚𝐧

Satu juta sarjana diberitakan menganggur. Sebenarnya, itu adalah data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025, lebih dari satu tahun yang lalu. Tepatnya bukan satu juta, melainkan 1,011 juta orang dalam kategori pendidikan tertinggi universitas. Angka ini kemudian turun menjadi 904 ribu orang pada Agustus 2025. Sementara itu, jumlah total pengangguran pada Februari 2025 sebanyak 7,278 juta orang. Rilis terbaru hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipublikasikan pada Mei 2026 tidak menyajikan jumlah penganggur berdasarkan latar belakang pendidikan. Jumlah total pengangguran tercatat sebanyak 7,24 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68 persen.

Terlepas dari perkara kesesuaian data dan waktu rilis, berita semacam ini membangkitkan kecemasan. Dalam kecemasan biasanya muncul pertanyaan: apakah berita ini termasuk konten negatif yang perlu dilewatkan demi kesehatan mental? Atau jangan-jangan berita semacam itu sebenarnya biasa-biasa saja karena terlalu sedikitnya berita baik yang terdeteksi algoritma media sosial kita? Entahlah. Tapi sudut pandang yang tak biasa perlu dilibatkan agar pembahasannya jadi tak seperti biasanya.

Selain terbiasa dengan berita buruk, apa yang juga biasa adalah persepsi umum dalam menanggapi berita tersebut. Ada tiga persepsi yang biasanya digunakan. Pertama, biasanya kita akan menganggap itu adalah kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja. Lebih besarnya jumlah pencari kerja daripada ketersediaan lapangan kerja dipandang sebagai penyebabnya.

Kedua, ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan industri. Artinya lulusan perguruan tinggi dan sekolah memiliki kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Pandangan ini yang paling sering dikritik karena dianggap menjadikan sistem pendidikan sebagai pelayan dunia industri. Ketiga, ada pula anggapan bahwa sebenarnya lapangan kerja tersedia, tetapi kualitas sumber daya manusia yang bermasalah. Masalah SDM mencakup kurangnya kompetensi dan pengalaman, ekspektasi gaji yang terlalu tinggi, ketidakmampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan tidak mau memulai dari bawah.

Tiga penjelasan tersebut pada dasarnya didukung oleh data-data empiris yang kuat. Artinya, memang ada persoalan lapangan kerja, mismatch pendidikan dengan pasar kerja, maupun kualitas tenaga kerja. Tetapi ketiganya cenderung melihat persoalan dari sisi bagaimana manusia masuk ke pasar kerja, bukan dari sisi hubungan manusia dengan pekerjaan. Padahal BPS sendiri mengartikan pengangguran bukan hanya orang yang aktif mencari pekerjaan, tetapi juga orang yang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, serta orang yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Walau begitu, bukan berarti definisi yang diajukan BPS keliru. Justru definisi statistik tersebut dirancang agar fenomena pasar kerja dapat diukur secara konsisten. Namun persoalannya ada pada cara kita membaca angka-angka tersebut. Ketika mendengar “7,24 juta penganggur”, bayangan yang mudah muncul adalah 7,24 juta orang yang setiap hari gelisah mencari-cari informasi lowongan kerja, mengirimkan lamaran, mengikuti seleksi, lalu gagal mendapatkan pekerjaan yang diincarnya.

Bahkan berita tentang 1 juta sarjana penganggur akan menghasilkan bayangan yang lebih dramatis lagi. Gelar sarjana yang disandang para penganggur ini memberi beban tambahan, terlebih di negeri yang memandang kesarjanaan bukan sekadar gelar akademis atau tanda penguasaan ilmu, melainkan jalan untuk mengubah nasib. Dalam bayangan pengamat, kritikus sosial, atau tetangga kampung, kisah para sarjana itu seperti naskah drama: setiap hari mereka mengirim lamaran, mengikuti wawancara, menunggu telepon dari HRD, lalu semuanya ditolak. Satu juta sarjana, satu juta kisah perjuangan mencari pekerjaan.

𝐊𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐏𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐋𝐚𝐠𝐢 𝐒𝐞𝐤𝐚𝐝𝐚𝐫 𝐏𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚𝐚𝐧

Padahal statistik itu jauh lebih kompleks. Angka pengangguran memang memberitahukan status seseorang dalam pasar kerja, tetapi tidak sepenuhnya memberitahukan hubungannya dengan pekerjaan. Di sinilah muncul pertanyaan yang berbeda dari biasanya: bagaimana jika sebagian persoalan pengangguran bukan hanya karena pekerjaan tidak tersedia, tetapi karena pekerjaan yang tersedia tidak cukup sesuai dengan manusia yang akan mengerjakannya? Kita sudah mengenal istilah 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛-𝑗𝑜𝑏 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ, yaitu ketika pendidikan seseorang tidak sesuai dengan pekerjaan yang diperoleh atau kebutuhan pasar kerja. BPS sendiri menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga pemuda yang bekerja mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan. Namun, barangkali kita membutuhkan istilah lain untuk melihat sisi yang berbeda: ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛-𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ. Bukan lagi sekadar bertanya apakah pendidikan cocok dengan pekerjaan, melainkan apakah pekerjaan cocok dengan kehidupan manusia.

Apa sebab? Pekerjaan bukan hanya soal jenjang karir dan gaji. Ada jam kerja, perjalanan menuju tempat kerja, aturan, target, atasan, dan rekan kerja, tekanan, ketidakpastian, serta tuntutan untuk terus beradaptasi. Dua pekerjaan dengan gaji yang sama bisa berarti berbeda bagi dua orang karena kehidupan yang menyertainya juga berbeda. Karena itu, ketika seseorang menolak suatu pekerjaan, belum tentu ia menolak bekerja. Bisa jadi yang ia tolak adalah paket kehidupan yang datang bersama pekerjaan tersebut. Dalam ekonomi ketenagakerjaan, pilihan semacam ini antara lain dikenal melalui konsep 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑎𝑔𝑒, yaitu tingkat upah minimum yang membuat seseorang bersedia menerima pekerjaan. Penelitian Dewi dan Handayani (2022) menggunakan data Sakernas dan menemukan bahwa kenaikan 1 persen 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑎𝑔𝑒 berkaitan dengan tambahan durasi pencarian kerja sekitar 0,97 bulan.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa rata-rata 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑎𝑔𝑒 penganggur lebih tinggi daripada pekerja. Artinya, pencari kerja tidak selalu menerima pekerjaan apa pun yang tersedia. Mereka memiliki pertimbangan dan batas tertentu mengenai pekerjaan yang bersedia diambil. Dengan kata lain, manusia bukan sekadar tenaga kerja yang menunggu dibeli di pasar kerja.

Cara pandang itu mengubah cara kita membaca berbagai data. Pada Februari 2026, BPS mencatat sekitar 154,91 juta orang berada dalam angkatan kerja dan 147,67 juta di antaranya bekerja. Namun, angka tersebut tidak dengan sendirinya memberi tahu apakah pekerjaan yang dijalani layak, stabil, sesuai dengan pendidikan, memberikan penghasilan yang memadai, atau memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebab, “bekerja” adalah kategori yang sangat luas. Karena itu, BPS perlu melihatnya melalui berbagai indikator lain seperti jam kerja, jenis pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan.

Semua itu menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan pekerjaan tidak sesederhana ada atau tidaknya lowongan. Ada orang tidak menemukan pekerjaan, ada yang pendidikannya tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, ada pula yang mempertimbangkan besaran upah dan menolak pekerjaan tertentu karena kondisi yang menyertainya. Dari sinilah muncul persepsi bahwa generasi muda sekarang punya mental pilih-pilih, terlalu mementingkan 𝑤𝑜𝑟𝑘-𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒, menginginkan gaji tinggi, atau tidak tahan tekanan. Persepsi semacam itu perlu dilihat lebih hati-hati. Kebutuhan akan upah yang layak, waktu istirahat, lingkungan kerja yang baik, dan keseimbangan hidup bukan monopoli generasi tertentu. Bisa jadi keberanian generasi muda secara terbuka dalam menilai kesepadanan pekerjaan dengan waktu, tenaga, dan kehidupan yang harus diberikan kepadanya.

𝐌𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢𝐚 𝐁𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐤𝐚𝐝𝐚𝐫 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐃𝐚𝐲𝐚

Karena itu, persoalan pengangguran tidak cukup dijawab dengan membantah lapangan kerja atau meningkatkan kompetensi pencari kerja. Keduanya tetap penting, tetapi pekerjaan juga perlu dilihat dari sisi manusia yang mengerjakannya. Di sini kita perlu kritis terhadap istilah “sumber daya manusia” atau ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙. Istilah tersebut berguna untuk menjelaskan keterampilan, pendidikan, dan produktivitas sebagai modal ekonomi, namun sekaligus mereduksi manusia menjadi sekumpulan keterampilan yang menunggu diserap industri.

Padahal manusia bukan kumpulan keterampilan yang menunggu dibeli di pasar. Ia memiliki keluarga, kebutuhan istirahat, kehidupan sosial, nilai, keinginan, dan batas tentang kehidupan seperti apa yang bersedia dijalaninya. Maka dari itu, ketika seseorang tidak mengambil pekerjaan tertentu, tidak selalu tepat jika persoalannya langsung dikembalikan kepada kualitas “sumber daya manusia”.

Bekerja dengan demikian tidak hanya menukar tenaga dengan upah, namun juga menukar waktu hidup dengan penghasilan. Ketika pertukaran itu dianggap tak sepadan, sebagian orang akan mencari pilihan lain, menunda, menolak atau bahkan keluar dari jalur kerja. Karena itu, mungkin persoalannya bukan manusia semakin tidak mau bekerja. Melainkan mungkin manusia semakin berhati-hati menentukan bagian hidup mana yang bersedia mereka tukarkan dengan pekerjaan.

Jadi, pengangguran tidak selalu berarti manusia tidak mau atau tidak mampu bekerja. Pengangguran juga dapat memberi petunjuk bahwa pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan kehidupan manusia. Karena itu, manusia perlu dilihat bukan sekadar sebagai sumber daya yang harus menyesuaikan diri dengan pasar kerja, tetapi sebagai subjek yang memiliki pertimbangan dan kapasitas untuk memilih pekerjaan dan menentukan kehidupan yang ingin dijalaninya.