DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp21,3 miliar dalam rancangan APBD 2027. Angka tersebut turun dibandingkan pagu anggaran BPBD Bali pada 2026 yang mencapai sekitar Rp24 miliar.

Padahal penambahan anggaran terkait kebencanaan menjadi penting mengingat Bali berada di zona rawann bencana.

Selain penanganan saat bencana terjadi, BPBD juga membutuhkan anggaran untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan.

Hal tersebut terungkap dalam rapat bersama BPBD Bali dan Komisi IV DPRD Bali, Selasa (8/9/2026).

Rapat dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta, anggota DPRD Bali Putu Diah Pradnya Maharani, Putu Mangku Mertayasa, dan Ni Made Sumiati. Sementara dari BPBD Bali hadir Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Busana Yadnya.

Teja Busana mengatakan BPBD Bali dalam rancangan APBD 2027 sementara mendapatkan pagu sebesar Rp21,3 miliar. Anggaran tersebut telah dipetakan untuk membiayai sejumlah program prioritas penanggulangan bencana.

“Sementara ini mendapatkan pagu Rp21 miliar seperti yang saya laporkan tadi dan dari Rp21 miliar tersebut sudah dipetakan untuk apa saja,” kata Teja seusai rapat.

Menurut dia, kebutuhan anggaran untuk penanggulangan bencana sebenarnya masih lebih besar. BPBD menghitung untuk menjalankan berbagai program kebencanaan secara lebih optimal dibutuhkam anggaran sekitar Rp29 miliar.

“Kalau BPBD saya sampaikan tadi Rp29 miliar per tahun cukup,” ujarnya.

Tambahan anggaran tersebut kata Teja akan digunakan untum penguatan sejumlah program mitigasi. Salah satunya penyediaan sistem peringatan dini tsunami.

Menurut dia, masih terdapat sekitar 10 desa yang belum memiliki sistem peringatan dini tsunami. Selain itu, BPBD juga membutuhkan penguatan sistem peringatan dini untuk bencana banjir serta penambahan peralatan dan logistik kebencanaan.

Teja mengatakan ketika terjadi bencana, pemerintah wajib menyediakan dan memenuhi logistik masyarakat terdampak, terutama pada masa awal terjadinya bencana.

“Pemerintah wajib memiliki logistik, terutama 24 jam hari pertama,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta mengatakan pihaknya akan mendorong agar anggaran kebencanaan mendapat perhatian lebih dalam pembahasan APBD 2027.

Menurut Suwirta, dorongan tersebut memiliki dasar yang kuat karena Bali memiliki potensi bencana yang tinggi, sementara aspek mitigasi masih perlu diperkuat.

“Pertama kami lihat dari potensi bencana kita sangat tinggi, kemudian dari segi mitigasi kita masih banyak yang kurang,” kata Suwirta.

Dia mencontohkan mitigasi bencana di kawasan pariwisata, sekolah, maupun desa yang dinilai masih perlu diperkuat. Menurut dia, kebijakan kebencanaan tidak boleh hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, melainkan juga kesiapsiagaan bencana.

“Mitigasi dan kesiapan kita pascabencana penting. Kebencanaan ini bukan masalah bagaimana kita menghadapi masalah pascabencana saja,” ujarnya.

Komisi IV, kata Suwirta, juga akan menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat gabungan untuk memperjuangkan penguatan anggaran kebencanaan. Termasuk mendorong optimalisasi pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan penanggulangan bencana.

Adapun besaran anggaran BPBD Bali untuk 2027 masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan APBD sebelum nantinya diketok palu.

Reporter: Agus Pebriana