DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA-Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mulai memproses normalisasi akses layanan Grok. Tapi bukan berarti Grok bebas ngebut lagi. Pemerintah menegaskan: akses dibuka secara bersyarat, sambil tetap diawasi ketat.

Grok sendiri adalah layanan chatbot kecerdasan buatan (AI) milik X Corp (perusahaan pemilik platform X/Twitter). Grok terintegrasi langsung di aplikasi X dan dikenal bisa menjawab pertanyaan pengguna secara interaktif, membuat ringkasan informasi, hingga merespons isu-isu terkini—namun belakangan juga ramai dikritik karena dinilai rentan disalahgunakan untuk memunculkan konten yang bermasalah.

Nah, gara-gara itulah layanan ini sempat jadi perhatian serius Kemkomdigi.

Dalam beberapa waktu terakhir, Grok disemprit karena dinilai membuka celah penyalahgunaan, termasuk beredarnya respons yang mengarah pada konten ilegal dan kekhawatiran terkait pelindungan anak di ruang digital. Pemerintah kemudian menerapkan langkah pengawasan ketat dan pembatasan akses sebagai bagian dari penegakan aturan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Kini, X Corp mengklaim sudah berbenah.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan normalisasi ini bukan bentuk pelonggaran tanpa syarat, melainkan bagian dari mekanisme penegakan hukum digital yang terukur.

“Normalisasi akses layanan Grok dilakukan secara bersyarat setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis yang memuat langkah-langkah konkret perbaikan layanan dan pencegahan penyalahgunaan. Komitmen ini menjadi dasar evaluasi, bukan akhir dari proses pengawasan,” ujar Alexander di Jakarta, Sabtu (31/01/2026).

Menurut Alexander, X Corp telah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Komunikasi dan Digital. Dalam surat itu, X Corp mengaku sudah menerapkan langkah penanganan berlapis atas penyalahgunaan Grok.

Mulai dari penguatan pelindungan teknis, pembatasan akses fitur tertentu, penajaman kebijakan dan penegakan aturan internal, hingga mengaktifkan protokol respons insiden.

Tapi, Komdigi tak mau hanya percaya klaim. Semua langkah itu bakal dicek.

Alexander menegaskan seluruh langkah yang diklaim pihak X akan diverifikasi dan diuji berkelanjutan oleh Kemkomdigi untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran.

“Normalisasi ini disertai pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan ketidakkonsistenan atau pelanggaran lanjutan, Kemkomdigi tidak akan ragu mengambil tindakan korektif, termasuk menghentikan kembali akses layanan,” tegasnya.

Kemkomdigi juga menegaskan kebijakan pengawasan ruang digital, baik berupa pembatasan maupun normalisasi akses layanan, dilakukan secara proporsional, transparan, dan berbasis regulasi. Tujuannya satu: melindungi kepentingan publik, menjaga ruang digital aman dan berkeadilan.

Kemkomdigi mencatat komitmen X Corp untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban sebagai PSE dan menjaga ekosistem digital yang bertanggung jawab.

“Dialog konstruktif tetap kami buka, tetapi kepatuhan terhadap hukum Indonesia adalah kewajiban. Normalisasi layanan bukan titik akhir, melainkan bagian dari proses pengawasan negara yang berkelanjutan,” tutup Alexander.