JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersiapkan surat undangan klarifikasi kepada Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang ramai diperbincangkan di media sosial. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa surat tersebut sedang dikonsep dan akan segera dikirimkan.

Kasus ini mencuat setelah istri Kaesang, Erina Gudono, mengunggah foto pemandangan dari dalam jet pribadi saat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, yang kemudian menjadi sorotan publik. Netizen mulai mempertanyakan apakah perjalanan tersebut melibatkan gratifikasi, mengingat Kaesang memiliki hubungan dekat dengan penyelenggara negara.

Alexander menegaskan bahwa klarifikasi ini penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. “Kami perlu klarifikasi untuk mengetahui apakah fasilitas tersebut termasuk gratifikasi atau bukan,” ujar Alex, Jumat (30/8/2024).

Ia juga mengingatkan agar klarifikasi yang dilakukan putra bungsu Presiden Joko Widodo ini dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah untuk memberikan kejelasan kepada publik.

Dalam kesempatan yang sama, Alex juga mendorong Kaesang sebagai Ketua Umum PSI untuk menjadi panutan dalam hal gaya hidup sederhana dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. “Kami mendorong Saudara Kaesang supaya dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik bisa menjadi role model nilai-nilai antikorupsi. Salah satunya adalah hidup sederhana,” tambahnya.

Alex menekankan bahwa meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara, banyak anggota keluarganya yang menjabat sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, klarifikasi dari Kaesang diharapkan dapat menjernihkan situasi dan menjawab dugaan yang muncul di masyarakat.

Kasus ini menjadi sorotan setelah netizen di media sosial X memperbincangkan unggahan Erina Gudono di Instagram yang menunjukkan pemandangan dari jendela pesawat jet pribadi. Postingan tersebut memicu spekulasi dan kritik terkait penggunaan fasilitas mewah oleh pasangan tersebut.

KPK menegaskan pentingnya klarifikasi ini untuk mencegah potensi modus-modus yang bisa terkait dengan pencucian uang atau bentuk korupsi lainnya. “Jika KPK tidak melakukan klarifikasi, ini bisa menjadi modus untuk melakukan pencucian uang atau bentuk korupsi lainnya,” tegas Alex.