DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Anggota Komite Bidang Hukum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Arya Wedakarna (AWK) menduga ada ratusan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) bodong atau illegal tersebar di Provinsi Bali. 

“Data LPK cukup banyak, kalau yang resmi sendiri ada sekitar 150 LPK, sementara LPK yang bodong saya rasa dua kali lipat dari yang resmi,” kata AWK di sela-sela acara Bali Art of Law, bertempat di gedung Conefo, Denpasar, Jumat (16/09/2022). 

“Dimana LPK ini ada yang bergerak sendiri, ada atas nama yayasan, pribadi, dan ada juga yang dibekingi oknum pejabat,” imbuhnya.

Menurut Arya Wedakarna, terdapat sejumlah modus yang dilakukan LKP bodong atau ilegal untuk mendapatkan siswa yaitu, melakukan promosi ke sekolah-sekolah melalui kerjasama bersama pimpinan sekolah dengan menjanjikan adanya imbalan.

“Misalnya dari satu sekolah promosi sebarkan brosur, lalu mereka bisa merekrut 20 anak siswa, lalu dikasih imbalan. Bayangkan dikali saja 20 X Rp 2 juta = Rp 40 juta, makanya subur,” jelasnya.

Di samping promosi ke sekolah, modus lainya yang dilakukan oleh LPK bodong ini adalah perekrutan seperti sistem MLM, melalui oknum seperti PNS dan ormas-ormas, dimana mereka mencari mahasiswa atau anak-anak di desa-desa untuk diperkenalkan LKP.

“Seperti kemarin kasus penutupan di Bangli, itu ada melalui oknum PNS di desa, mereka merekrut anak-anak desa, kemudian dijanjikan, dikenalkan. Kalau sukses anak-anak ini membayar DP sebesar 5-10  juta, mereka (oknum) akan mendapat 1 juta,” ungkapnya.

Perekrutan LPK bodong ini, menurutnya, dilakukan tersistem. Pihaknya pun menargetkan untuk segera bisa menyelesaikan permasalahan LPK bodong. Hal ini lantaran untuk mencegah adanya korban lebih banyak lagi. 

Sebelumnya diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, marak terjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berangkat bekerja ke luar negeri tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, banyak juga CPMI yang gagal berangkat karena di negara tujuan mereka masih lockdown namun pihak agen dan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) yang ada di Bali menjanjikan keberangkatan mereka, dan meminta dana di muka untuk biaya pelatihan CPMI sebelum berangkat ke luar negeri. (gus)