Sidang Korupsi Rumbing Jembrana: Gede Ngurah Sayangkan Kliennya Tidak Dihadirkan Langsung

Sidang lanjutan perkara kasus korupsi dana pengadaan rumbing Disparbud Jembrana di PN Tipikor Denpasar, Kamis (4/11/2021). (Foto: Ist)

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Gede Ngurah SH selaku Penasihat Hukum (PH) terdakwa Nengah Alit, dalam kasus korupsi dana pengadaan rumbing (hiasan kepala kerbau pacuan) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jembrana, menyayangkan kliennya tidak dapat dihadirkan secara langsung di persidangan agenda mengkonfrontir keterangan saksi, terdakwa dan penyidik, di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Denpasar, Kamis (4/11/2021).

Dalam persidangan tersebut, kedua terdakwa, Nengah Alit dan Ketut Kurnia Artawan alias Celongoh hanya dihadirkan secara daring dari Polsek Mendoyo. Sedangkan, dua saksi dan empat penyidik hadir di persidangan secara langsung.

“Yang paling kita sayangkan ketidakhadiran terdakwa secara langsung di persidangan. Jaksa tidak ada upaya. Dampaknya ada hal-hal yang terganggu, seperti pendengaran yang kurang, gestur tubuh yang tidak terlihat. Kalau jaksa kemarin bisa menghadirkan semua saksi-saksi, kenapa tidak bisa menghadirkan terdakwa. Logikanya harusnya terdakwa bisa dihadirkan,” ujar Gede Ngurah SH, usai persidangan.

Atas tidak dihadirkannya terdakwa secara langsung di persidangan itu, pihaknya mengaku keberatan. “Kita menyatakan keberatan, dan itu sudah dinyatakan dicatat oleh hakim. Keberatannya dicatat,” ujarnya.

Gede Ngurah juga menyayangkan, dalam pengungkapan kasus ini dari awal sampai akhir persidangan jaksa belum sama sekali menunjukkan uang sitaan senilai Rp 21,9 juta dilakukan penyidik polisi. 

“Kasus korupsi pengadaan rumbing, seharusnya penyidik pada tingkat penyelidikan dengan adanya beberapa penikmat uang negara yang berjumlah Rp 298 juta lebih diminta untuk dikembalikan, bukan hanya terhadap penerima yang nilainya sebesar Rp21,9 juta. Catatannya siapa yang menerima jelas berjumlah Rp 298 juta dan ketika itu diminta kepada semua pelaku untuk dikembalikan tidak ada negara dirugikan. Dalam kasus ini malah terdakwa Nengah Alit sendiri sama sekali tidak terlibat sebagai pihak penerima dan penikmat,” bebernya.

Lebih lanjut, Gede Ngurah mengatakan yakin pada pendapat ahli yang disampaikan dalam sidang sebelumnya, dimana menurutnya, faktanya telah terjadi pendelegasian dari terdakwa Nengah Alit, mantan Kadisparbud Jembrana selaku Pengguna Anggaran (PA) kepada Putu Sutardi (almarhum) saat itu Kabid Kebudayaan Disparbud Jembrana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Pertama kami tetap berpegang pada pendapat ahli bahwa faktanya PA (Nengah Alit-red) sudah mendelegasikan kepada KPA (almarhum Putu Sutardi). Kedua, faktanya tidak ada satu pun dari begitu banyak saksi mengatakan Nengah Alit menerima uang. Dan ketiga, apa pun upaya dilakukan jaksa mengaitkan pertemuan Nengah Alit hanya sekali dengan pengrajin rumbing yakni saksi Eka adalah asumsi dan tidak ada bentuk komitmen atau niat merugikan negara lantaran sudah didelegasikan. Ini sangat jelas terungkap dalam persidangan dari awal sampai terakhir,” terang Gede Ngurah SH.

Untuk diketahui sebelumnya, Ahli hukum pidana dari Universitas Udayana (Unud) Dr I Gusti Ketut Ariawan SH MH, pada sidang sebelumnya, Kamis (28/10/2021) Gusti Ketut Ariawan berpendapat, apabila kewenangan sudah didelegasikan berarti PA tidak punya tanggung jawab atau tanggung gugat. Sangat jelas kewenangan diperoleh KPA adalah secara delegasi artinya pendelegasian wewenang. 

“Jika sudah dilegantori itu berarti dia tidak bertanggung jawab lagi dari segi hukum administrasi negara. Misalnya, ada 5 (lima) orang 1 (satu) meninggal, ya satu ini gugur hak kita untuk menuntut, PA itu sebetulnya sudah mendelegasikan. Unsur pasal-pasalnya juga harus betul, harus berdasarkan fakta. Bukan hanya asumsi semata mendakwa orang,” terang Gusti Ketut Ariawan saat itu.

Disinggung mengenai jika ada vonis hakim berdasar hanya asumsi menghukum seseorang, Gusti Ketut Ariawan mengatakan, itu tidak mungkin terjadi. Menurutnya, hakim memberi putusan pastinya disertai dengan bukti berdasar fakta kesaksian di persidangan. “Oh tidak bisa pak, itu menyangkut nasib orang soalnya. Harus dibuktikan itu. Selanjutnya, hakim yang menilai,” pungkasnya. (Tim)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button