Kasus Korupsi Rumbing Jembrana, Saksi Ahli: Harus Berdasar Fakta, Bukan Asumsi

Sidang kasus korupsi Rumbing agenda pemeriksaan keterangan pendapat ahli, di PN Tipikor Denpasar, Kamis (28/10). (Foto: ist)

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Saksi ahli dalam sidang perkara kasus dugaan korupsi dana pengadaan rumbing (hiasan kerbau pacuan) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jembrana, Dr I Gusti Ketut Ariawan SH MH, menilai penetapan mantan Kepala Dinas (Kadis) terkait, I Nengah Alit sebagai terdakwa dalam kasus tersebut disinyalir hanya berdasar pada asumsi.

Pasalnya, ahli hukum pidana Universitas Udayana (Unud) itu mengatakan telah ada pendelegasian kewenangan dari I Nengah Alit saat itu selaku Kadis sekaligus Pengguna Anggaran (PA) kepada Kepala Bidang Kebudayaan, Putu Sutardi (alm) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pernyataan tersebut disampaikan Dr I Gusti Ketut Ariawan SH MH, yang dihadirkan pihak Penasihat Hukum (PH) terdakwa Nengah Alit di pengadilan untuk diminta keterangan pendapatnya dalam persidangan perkara kasus tersebut di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Renon Denpasar Bali, Kamis (28/10/2021).

“Sudah didelegasikan kewenangannya. Secara teoritis kita melihat bahwa kalau sudah didelegasikan, dia (Nengah Alit-red) tidak bertanggung jawab lagi dari segi hukum administrasi negara. Kalau yang menerima delegasinya meninggal, berarti gugur hak untuk menuntut,” jelas ahli Dr I Gusti Ketut Ariawan SH MH, kepada wartawan usai persidangan.

Ahli hukum pidana dari Universitas Udayana (Unud) Dr. I Gusti Ketut Ariawan SH MH.

Ketika kembali ditanya wartawan, mengenai pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU), bahwa di luar dari delegasi Nengah Alit sebagai Pengguna Anggaran (PA) ikut menemui pengrajin rumbing sehingga dikaitkan mengetahui ada korupsi dan terjadi pembiaran, saksi ahli mengatakan argumen itu perlu pembuktian kembali.

“Diduga telah ikut campur ini dikaitkan dengan keterlibatan. Kalau menurut saya, itu persepsi asumsi itu, seolah-olah dia katakan sudah mengetahui. Jika hanya mengetahui belum tentu begitu saja bisa masuk unsur,” terangnya.

KPA Sebagai Penanggung Jawab dan Penanggung Gugat

Ketut Ariawan berpendapat, apabila kewenangan sudah didelegasikan berarti PA tidak punya tanggung jawab atau tanggung gugat. Sangat jelas kewenangan diperoleh KPA adalah secara delegasi artinya pendelegasian wewenang. 

“Jika sudah delegatori itu berarti dia tidak bertanggung jawab lagi dari segi hukum administrasi negara. Misalnya, ada 5 (lima) orang 1 (satu) meninggal, ya satu ini gugur hak kita untuk menuntut, PA itu sebetulnya sudah mendelegasikan. Unsur pasal-pasalnya juga harus betul, harus berdasarkan fakta. Bukan hanya asumsi semata mendakwa orang,” tegas ahli.

Disinggung mengenai jika ada putusan hakim berdasar hanya asumsi menghukum seseorang, saksi ahli ini mengatakan, itu tidak mungkin terjadi. Menurutnya, hakim memberi putusan pastinya disertai dengan bukti berdasar fakta kesaksian di persidangan. “Oh tidak bisa pak, itu menyangkut nasib orang soalnya. Harus dibuktikan itu. Selanjutnya, hakim yang menilai,” pungkas Gusti Ketut Ariawan.

Baca juga :  JPU Belum Dapat Hadirkan Saksi Ahli, Sidang "Korupsi Rumbing" Jembrana Ditunda

Jaksa: Secara Intelektual Kadis Bisa Memperkirakan

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wayan Yuda Satria SH, terkait pernyataan Ahli Dr I Gusti Ketut Ariawan SH MH, yang menyebutkan asumsi tak dapat dijadikan dasar untuk memenjarakan seseorang, Jaksa Yuda Satria menanggapinya dengan balik mempertanyakan. 

“Yang dibilang berasumsi itu siapa, maksud ahli itu bagaimana? Kita juga ga tahu. Siapa yang berasumsi di sini? Tapi kata ahli dari mereka sekalipun ketika itu merupakan kesengajaan harus bisa memperkirakan juga. Jadi seorang kepala dinas yang secara intelektual, udah dapat memperkirakan.”

“Terus kalau katanya sudah mendelegasikan, apa-apa saja yang didelegasikan, sejauh mana. Terus ketika dia sudah mendelegasikan, terus kenapa (Nengah Alit, red) ikut datang ke Gede Eka pengrajin rumbing. Artinya ikut campur lagi di situ, padahal dia sudah tahu yang menjadi penyedia adalah CV. CV Cahaya Putra Dewata dan CV Biru, Laut,” kata Jaksa Wayan Yuda Satria.

JPU I Wayan Yuda Satria SH.

Hakim Konfrontir Saksi dan Penyidik

Ketika disebutkan tujuan Nengah Alit hanya untuk mengecek, jaksa menungkasnya dengan alasan saksi menyatakan saat itu belum ada pengerjaan. Makanya hal itu oleh hakim dianggap perlu dikonfrontir. Kemarin saksi-saksi datang, menurut jaksa mereka tidak ada keberatan. 

“Termasuk keterangan saksi Gede Eka Yasa, pertama datang adalah Nengah Alit, Celongoh (terdakwa Ketut Kurnia Artawan, red), Sutardi PPK almarhum dengan Harianto PPTK, hanya menanyakan bisa tidak bikin rumbing, jumlah sekian, dalam waktu sekian? Tidak bisa.”

“Terus dikasih tahu, saya tidak ada izin juga, gampang nanti kita bikinkan izin, kita urus. Itu keterangan si Gede Eka Yasa, yang pada keterangan lalu tidak dibantah oleh para terdakwa, sekarang malah keterangannya berbeda,” singgungnya.

Begitupun saat dikonfirmasi mengenai pemeriksaan dan keterangan dari 10 saksi dalam persidangan sebelumnya tidak ada yang menyatakan keterlibatan terdakwa menerima uang, jaksa mempertanyakan saksi mana yang dimaksud.

“Saksi yang mana dulu, saksi dinas, termasuk saksi pengerjaan rumbing juga. Makanya kalau bilang tidak ada keterlibatan, seperti Gede Eka Yasa misalkan contohnya, dia memang tidak tahu Nengah Alit ini terlibat atau tidak. Memang kalau tindak pidana korupsi ini kan white collar crime. Itu memang harus kita buktikan kebenarannya di persidangan.”

Baca juga :  Korupsi Rumbing Jembrana: Lagi, Tak Ada Keterangan Saksi Mengarah Keterlibatan Nengah Alit

“Kalau masalah menerima uang, kalau dalam tindak pidana korupsi itu kan tidak hanya menguntungkan diri sendiri. Bisa saja menguntungkan orang lain, menguntungkan korporasi. Unsurnya kan begitu,” paparnya.

Niat dan Peran Rugikan Negara 

Untuk diketahui terungkap dalam sidang sebelumnya, baik komanditer CV Cahaya Putra Dewata, Ni Kade Wardani maupun direktur CV Laut Biru, I Ketut Wardana sama-sama tidak memahami dokumen terkait pengadaan yang ditandatangani. Begitu pula konsekuensi Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan atas nama perusahaan.

Hakim Heriyanti sampai mengatakan perkara ini tidak akan terjadi jika para rekanan tidak memberikan CV-nya dipinjam dipergunakan dalam pengeluaran anggaran pengadaan. “Jika tidak ada CV-CV atau perusahaan yang meminjamkan nama, tidak akan ada perkara seperti ini,” singgung Hakim Heriyanti kepada para saksi.

Namun dari sekian banyak saksi dalam fakta persidangan, tidak ada kesaksian menerangkan terdakwa Nengah Alit saat itu sebagai Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana memiliki niat dan peran signifikan yang menyebabkan kerugian negara.

Termasuk satu saksi yakni pengrajin rumbing bernama I Gede Eka Yasa, sepintas sempat menerangkan bahwa ada dari dinas ke rumahnya. “Saya hanya sekali ketemu dinas (nama terdakwa Nengah Alit-red disebut setelah diperlihatkan photo) bersama Pak Kurnia ke rumah,” terang saksi kepada jaksa penuntut.

Dan pada sesi berikutnya ketika saksi ini kembali ditanya oleh kuasa hukum terdakwa Nengah Alit untuk menegaskan, apakah saudara saksi pernah dihubungi orang dinas (Nengah Alit-red) melalui telepon atau bincang-bincang tentang rumbing? Jawaban saksi Eka pun tegas mengatakan, tidak.

Begitu juda usai sidang, Kasi Pidsus Kejari Jembrana, I Gusti Arya Surya ketika ditanya mengatakan, bahwa sejauh ini belum ada kesaksian menerangkan terdakwa Nengah Alit menerima uang. Tapi, sisi lain pihaknya mengaku memiliki keterangan yang bisa dijadikan bukti.

“Kalau dari kesaksian sejauh ini belum ada. Nanti mungkin ada keterangan dari para terdakwa. Dari Celongoh (Kurnia Artawan-red) juga, nanti kan ada. Kita juga sudah ada buktinya kok. Itu tadi yang saya mau bacakan kan, cuma diminta oleh majelis saat selesai pemeriksaan ahli. Minggu depan baru bisa dibacakan,” terang Arya Surya saat itu.

Baca juga :  JPU Belum Dapat Hadirkan Saksi Ahli, Sidang "Korupsi Rumbing" Jembrana Ditunda

PH Terdakwa Nengah Alit: Patut Diduga Kriminalisasi

Penasihat hukum terdakwa I Gede Ngurah, SH mengatakan pengesahan dokumen dalam pengadaan barang sudah berjalan sesuai aturan dilaksanakan oleh kuasa pengguna anggaran beserta pengadaan barang terkait.

“Bila kita mencermati, mulai dari Surat Perintah Kerja (SPK) terus ke Berita Acara Pemeriksaan, terus ke Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, terus berita acara penerimaan barang dan berita acara serah terima barang, dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ke Ketua Sekaa Makepung sepertinya pengadaan barang dan jasa telah berjalan sesuai dengan aturan,” jelas penasihat hukum terdakwa I Gede Ngurah, SH kepada wartawan, Sabtu (02/09/12021).

Kuasa Hukum terdakwa dari kiri ke kanan: Gede Ngurah SH, I Made Sugianta SH, Putu Suma Gita SH, dan Nyoman Sukrayasa SH.

Menurut Gede Ngurah, faktanya semua itu jauh berbeda. Berdasar keterangan saksi komanditer dan saksi lain semua dokumen ditandatangani baik Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), KPA serta serah terima barang ‘seka’ atau kelompok ‘Makepung’ adalah formalitas semata dan semua tidak ada keterlibatan terdakwa Nengah Alit. 

“Tindakan menempatkan terdakwa tanpa alasan yang jelas secara hukum berpotensi patut diduga bentuk kriminalisasi terhadap pejabat,” singgungnya.

Lanjut diungkapkan Gede Ngurah Surat Keputusan Bupati No.396/Disparbud/2018 ditetapkan pada tanggal 25 juli 2018 disebutkan jelas tertera di dalam lampiran penerima barang rumbing adalah ‘seka’ atau kelompok ‘Makepung’ Ijo Gading Timur (I Made Rentana) dan kelompok ‘Mekepung’ Ijo Gading Barat (I Kade Nuraga).

“Persoalan tidak diberi barang dan diganti dengan uang adalah menjadi tanggung jawab KPA, PPTK beserta pejabat di bawah dan penerima Surat Perintah Kerja (SPK) bukan harus dilimpahkan ke terdakwa selaku Kadis Pariwisata dan Kebudayaan,” pungkas Gede Ngurah.

Pejabat Menjadi Takut Menjalankan Tugas

Sementara, I Made Sugianta SH yang juga ikut bersama pengacara lain seperti Endi Tri Wahyono SH, Nyoman Sukrayasa SH MH, dan Putu Sumagita SH MH, mendampingi terdakwa Nengah Alit mengatakan kasus ini membuat pejabat satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD khawatir dalam mengambil keputusan. 

Menurut pihaknya kasus menyeret mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana ini dapat membuat siapapun yang menjadi Kadis menjadi ragu dan takut dalam melaksanakan program mengarah pada masyarakat. “Siapa mau jadi Kadis jika begitu. Tidak saja pejabat takut, tentu juga berdampak luas terhadap program-program masyarakat yang tidak terlaksana,” tandas pengacara Made Sugianta. (Tim)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button